Manado, Sulutreview.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyatakan apresiasi atas posisi strategis Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), sebagai pintu gerbang ekspor di Kawasan Timur Indonesia menuju negara ASEAN dan Asia Pasifik. Bahkan berpotensi memberikan kontribusi kerja sama ekonomi kawasan.
Melalui pengembangan Pelabuhan Bitung, sebut Wapres akan memperkuat jaringan transportasi laut internasional dan meningkatkan konektivitas, serta diharapkan memberi efek ganda bagi sektor industri dan pariwisata.
“Potensi dan keunggulan tersebut mesti dikapitalisasi dan disinergikan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru di wilayah hingga nasional,” ujar Wapres saat menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Ballroom Hotel Four Points Manado, pada Kamis (04/04/2024).
Menurut Wapres, beragam pengembangan ekonomi syariah telah dilakukan di wilayah Sulut, mulai dari sertifikasi halal bagi UMKM, penyediaan juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman dan Sehat), serta adanya rantai nilai halal berbasis pondok pesantren. Selain itu, Sulut juga menjadi salah satu lokasi sebaran pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dimana selama tahun 2013 hingga 2023, terdapat 86 proyek infrastruktur senilai Rp 2,4 triliun yang bersumber dari SBSN.
“Kemajuan ekonomi dan keuangan syariah yang telah dicapai Provinsi Sulawesi Utara saya minta terus dilanjutkan, serta pastikan dampak dan kemanfaatannya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat,” pintanya.
KDEKS Provinsi Sulut yang baru saja dikukuhkan, sebut Wapres memegang peran kunci untuk mengordinasikan dan memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, dalam sektor industri produk halal, Wapres menginstruksikan agar pengembangan ekosistem rantai nilai halal, khususnya sektor prioritas pembangunan daerah yakni pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata terus didorong dan dikembangkan.
“Kembangkan hilirisasi semua industri potensial Sulawesi Utara dalam kerangka industri produk halal. Disamping industri pengolahan ikan dan kelautan yang potensinya besar, ada juga pengolahan kelapa, cengkeh, pala, dan coklat yang prospek pasarnya sampai ke Asia Timur dan Pantai Barat Amerika,” pintanya.
Hilirisasi industri pengolahan tersebut, menurut Wapres, mesti didukung dengan optimalisasi pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. Selain itu, ia juga meminta program demplot pertanian dan hilirisasi komoditas pertanian di lingkup pesantren untuk terus diperluas dan dikembangkan.
“Pacu akselerasi sertifikasi halal bagi produk UMKM, termasuk pada sektor hulu untuk rumah potong hewan dan juru sembelih halal,” pintanya.
Dalam sektor pariwisata, menurut Wapres, pesona wisata bawah laut Taman Laut Bunaken dan Destinasi Super Prioritas Likupang sangat berpotensi untuk menjadi destinasi wisata ramah muslim.
“Ketersediaan layanan bagi wisatawan muslim tentu akan memberikan nilai tambah dan daya tarik tersendiri,” ujarnya.
Kedua, Wapres juga menginstruksikan KDEKS untuk terus mengembangkan sektor jasa keuangan syariah, sehingga mampu menyangga pengembangan sektor bisnis dan usaha syariah.
“Perluas akses pembiayaan UMKM, temasuk unit bisnis pesantren. Dorong kegiatan sosialisasi dan edukasi agar inklusi keuangan syariah semakin meningkat. Saya minta peran aktif dari otoritas keuangan, akademisi, tokoh agama, dunia usaha dan industri, media dan pemangku kepentingan lainnya terus dioptimalkan,” pintanya.
Ketiga, dalam pengembangan dana sosial syariah, Wapres meminta KDEKS Provinsi Sulut untuk meningkatkan penghimpunan dan kemanfaatan zakat dan wakaf.
“Saya mengapresiasi BAZNAS Sulawesi Utara atas penghargaan BAZNAS Awards 2024 kategori Koordinator Terbaik. Saya berharap kemanfaatan zakat lebih disinergikan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan stunting di daerah,” tuturnya.
Begitu juga potensi wakaf, ujar Wapres, skema pengelolaan yang lebih produktif, termasuk untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat agar terus dikembangkan.
Keempat, Wapres meminta KDEKS Provinsi Sulut untuk terus mengembangkan sektor bisnis dan kewirausahaan syariah.
“Tingkatkan inkubasi dan pendampingan berkelanjutan kepada pelaku usaha produk halal, termasuk kurasi produk unggulan daerah. Jadikan Zona KHAS di kawasan Jangkar Sandar sebagai destinasi wisata kuliner halal rujukan, dan lakukan replikasi di wilayah lainnya,” ujar Wapres.
Wapres juga mengharapkan pengembangan keempat sektor tersebut terus diselaraskan dengan program di tingkat pusat, dituangkan dalam Peta Jalan dengan target terukur dan berkelanjutan, serta diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Saya minta KNEKS agar aktif mengawal prosesnya. Selamat bekerja bagi KDEKS Provinsi Sulawesi Utara. Terus perkuat sinergi untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian dari transformasi ekonomi wilayah yang inklusif, berkelanjutan, dan maslahat bagi semua umat,” pungkasnya.
Sejalan dengan Wapres, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan bahwa produk pembiayaan syariah, termasuk Sukuk Syariah sangat diminati masyarakat Sulut karena begitu menguntungkan investasinya.
“Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini, khususnya peresmian [Zona KHAS) yang dilakukan Pak Wapres bisa berkembang lebih baik di Provinsi Sulut,” ujarnya.
Kemudian dalam keterangan persnya usai acara pengukuhan KDEKS, Olly memastikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik di Provinsi Sulut, meskipun berpenduduk mayoritas non muslim.
“Tadi ada pemberian bantuan secara simbolis kepada UMKM. Mereka juga secara langsung mendapatkan sertifikat halal yang dikoordinasikan langsung oleh KDEKS dan Bank Indonesia,” ujar Olly.
“Jadi tidak usah khawatir tentang perkembangan ekonomi syariah di Sulut, karena sebenarnya implementasi ekonomi dan keuangan syariah sudah berjalan meskipun lembaganya [KDEKS] baru dikukuhkan. Apalagi sudah dikukuhkan, tentunya koordinasi menjadi lebih mudah. Jadi secara langsung manfaatnya akan terasa lebih cepat,” tambahnya.
Turut hadir Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, Walikota Manado Andrei Angouw, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Andry Prasmuko, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulut Sarbin Sehe, Ketua MUI Provinsi Sulut K.H. Abdul Wahab Abdul Ghafur, serta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulut.(eda)
