Wagub dan PBAK Sepakat Putus Rantai Korupsi Sejak Usia Dini

Manado, SULUTREVIEW-

Pemberantasan korupsi bukanlah perkara mudah. Hal ini membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Sehingga upaya penanganannya lebih maksimal.

“Apabila melibatkan seluruh komponen masyarakat maka pemberantasan korupsi akan lebih maksimal penanganannya. Yakni dengan memutus rantai jaring korupsi yang dimulai dari anak bangsa yang masih muda,” ungkap Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven OE Kandouw di sela kegiatan Launching Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang digelar di Lapangan Kantor Gubernur Kamis (04/05/2017).

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penggiat antikorupsi yang ada dalam wadah PBAK yang dimulai dari anak anak, kata wagub sudah sangat tepat, yaitu dari pendidikan yang masih muda hingga perguruan tinggi sudah tepat.

“Untuk itu, pendidikan harus sustainable dan mendasar sehingga berakar kuat guna menciptakan generasi yang antikorupsi. Hal ini akan kita support baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia maupun dana,” sebutnya.

Diketahui, kasus korupsi di indonesia  sudah menjadi fenomena sosial yang sulit di berantas sehingga dikategorikan sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan pembangunan bangsa.

“Itulah sebabnya pendidikan anti korupsi sangat penting untuk dilaksanakan, dalam hal ini keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah dan pemerintah menjadi peranan penting dalam mendidik dan membentuk kepribadian anak yang anti korupsi,” tandasnya.

Dalam giat yang dirangkaikan dengan pengukuhan komunitas PBAK Provinsi Sulut, Direktur Dikyanmas KPK, Sujarnako menyebutkan salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi di negeri ini adalah dengan memberikan perhatian terhadap pendidikan antikorupsi sejak dini di lembaga pendidikan.

Senada dikatakan Direktur LSM Penggiat Anti Korupsi (PAK) Ir JWT Lengkey bahwa pendidikan antikorupsi harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

“Pendidikan anti korupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis siswa dengan begitu akan menumbuhkan semangat antikorupsi yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari,” ujarnya.

Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut Asiano Gammy Kawatu SE MSi dan siswa dari sejumlah sekolah.(hilda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *