Perluas Kepesertaan BPJAMSOSTEK bagi Pekerja Informal, Ini Strateginya

Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo bersama Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw didampingi Ketua DPRD Sulut Andi Silangen. Foto : Hilda Margaretha
IMG-20210818-WA0009

Oleh : Hilda Margaretha

Manado, Sulutreview.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang lebih familiar dengan call name BPJAMSOSTEK punya program jitu yang memberikan perlindungan sosial bagi pesertanya.

Bacaan Lainnya

Pada awal tahun 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memerintahkan kepada gubernur, bupati dan walikota untuk mengikutsertakan warganya dalam program jaminan sosial.

Kepala daerah diminta untuk menerbitkan regulasi, apakah itu dalam bentuk peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbup) dan peraturan walikota (perwali).

Sebagaimana pekerja formal, pekerja informal dengan berbagai profesi, seperti pedagang, sopir angkot, tukang ojek, guru honorer buruh harian lepas, pembantu rumah tangga, petani, nelayan, pengrajin, mekanik, sama-sama memiliki risiko dalam bekerja. Sehingga mereka juga layak untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sebagai peserta, cukup membayar iuran sebesar Rp16.800 per bulan. Selanjutnya pekerja akan mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan manfaat berupa pengobatan tanpa biaya, serta Jaminan Kematian (JKM) yang manfaatnya akan diterima ahli waris jika peserta meninggal dunia.

Jadi kalau ada yang meninggal, maka pendidikan anaknya ditanggung sampai perguruan tinggi. Kemudian yang dicover tidak hanya satu anak, tetapi dua anak.

Hal itu merupakan salah satu cara untuk mencetak generasi berkualitas yang masa depannya tidak hilang ketika orang tuanya meninggal.

Besarnya manfaat tersebut, disambut serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang memberikan dukungan penuh, dengan mendorong dan memperluas jangkauan kepesertaan para pekerja informal yang merupakan pekerja bukan penerima upah.

Terbukti, dengan berbagai strategi dan terobosan kepesertaan di Sulut mengalami peningkatan signifikan. Bukan hanya di tingkat provinsi namun juga diikuti 15 kabupaten dan kota.

Hal itu sejalan dengan komitmen Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw yang menargetkan seluruh pekerja dapat dicover oleh jaminan sosial.

Pemerintah Provinsi optimistis, bahwa pada tahun 2022 mendatang, jumlah pekerja yang tercover BPJAMSOSTEK dapat mencapai 90 persen bahkan 100 persen.

“Tahun depan harus lebih baik dari tahun ini, kalau bisa capaiannya sebesar 90 persen atau 100 persen,” kata Kandouw.

Dia juga menambahkan Pemprov Sulut akan mendrive petani dan nelayan agar dapat dicover BPJAMSOSTEK. “Dengan demikian petani dan nelayan akan bergairah, masyarakat juga semakin percaya diri,” sebut Kandouw.

Program jaminan sosial atau universal worker coverage Provinsi Sulut, hingga 2021 saat ini mencapai 180.000 pekerja. Capaian itu merupakan hasil komitmen dan kerja bersama.

“Ini semua hasil kerja keroyokan provinsi, da
kabupaten dan kota. Pak Gubernur Olly Dondokambey, selama ini juga mendorong program yang sudah jadi tuntutan. Bukan hanya karena sudah diatur undang-undang,” ujarnya.

Dampak positif dari program jaminan sosial BPJAMSOSTEK, sambung Kandouw adalah untuk mengurangi kemiskinan.

“Program ini sangat tepat untuk mengurangi kemiskinan. Untuk itu, program BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi parameter, karena dampaknya dirasakan langsung,” tukasnya.

Tak hanya itu, Kandouw memberikan apresiasi kepada swasta yang mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melindungi tenaga kerja. “Saya berikan apresiasi kepada perusahaan besar memberikan CSR untuk ribuan tenaga kerja,” imbuhnya.

Perluas Kepesertaan BPJAMSOSTEK

Pada periode kepemipinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 108.000 pekerja sosial keagamaan, 36.000 petani dan sopir, serta 6.894 pekerja penyelenggara negara non ASN.

Pemerintah Kota Tomohon telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 32.667 pekerja rentan dan 2.689 pekerja penyelenggara negara non ASN.

Pemerintah Kota Bitung memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 25.000 pekerja rentan dan 5.200 pekerja penyelenggara negara non ASN.

Pemerintah Kabupaten Minahasa memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 15.000 pekerja rentan dan 8.280 pekerja penyelenggara negara non ASN.

Pemerintah Kota Manado memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 16.585 pekerja rentan dan 3.343 pekerja Penyelenggara negara non ASN.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 5.000 pekerja rentan dan 4.978 pekerja penyelenggara negara non ASN.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 6.403 pekerja rentan dan 4.436 pekerja penyelenggara negara non ASN.

Pemerintah Kabupaten Bolmong Selatan, memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 6.500 pekerja rentan dan 1.600 pekerja penyelenggara negara non ASN.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan Kepada 1.539 pekerja rentan dan 3.264 pekerja penyelenggara negara non ASN

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 2.917 pekerja penyelenggara begara non ASN.

Pemerintah Kabupaten Bolmong, memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 2.256 pekerja penyelenggara negara non ASN.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 2.214 pekerja penyelenggara negara non ASN.

Pemerintah Kabupaten Sitaro, memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 1.784 pekerja penyelenggara negara non ASN.

Pemerintah Kota Kotamobagu, memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 1.449 pekerja penyelenggara negara non ASN.

Pemerintah Kabupaten Bolmut memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 1.606 pekerja penyelenggara negara non ASN.

Pemerintah Kabupaten Bolmut memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 1.225 pekerja penyelenggara negara non ASN.

Tak itu saja, sejumlah perusahaan di Sulut juga ikut memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja informal dengan menyalurkan bantuan CSR untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan, yakni Bank SulutGo sebanyak 2.976 pekerja Rentan. Diikuti PT. Manado Karya Anugerah sebanyak 1.000 pekerja rentan dan PT Geopersada Mulia Abadi sebanyak 1.000 pekerja rentan.

Raih Apresiasi

Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menyampaikan apresiasi atas sukses Provinsi Sulut yang berhasil mengantarkan 180.000 tenaga kerja yang memberikan jaminan perlindungan sosial.

“Ini menjadi inspirasi bagi daerah lain, di mana perlindungan sudah mencapai 70 persen,” ujarnya sembari menambahkan Sulut merupakan provinsi pertama yang memberikan dukungan penuh atas universal coverage.

“Kami sebagai badan penyelenggara siap mendukung Pemerintah Sulawesi Utara untuk melindungi seluruh pekerjanya. Karena ini adalah bagian perlindungan kepada mereka yang pada akhirnya jika terjadi risiko mereka tetap bisa hidup dengan baik, tidak menjadi sulit,” tegas Anggoro.

Ketika terjadi risiko, jelas Anggoro, pekerja akan mendapatkan manfaatnya. “Sehingga hal ini perlu kita dorong agar setiap pekerja dapat dicover dengan BPJAMSOSTEK. Jangan sampai menunggu terjadi risiko,” ungkapnya.

Menariknya, dikatakan Anggoro, saat ini program BPJAMSOSTEK bukan hanya memberikan manfaat yang mengcover terjadinya kecelakaan, meninggal dunia dan pensiun. Namun juga kepemilikan rumah. Artinya bukan hanya soal risiko saja.

“Kami (BPJAMSOSTEK-red) juga Apindo dan Kementerian Tenaga Kerja telah membahas tentang progam manfaat tambahan, yakni kepemilikan rumah yang akan bekerja sama dengan Himbara,” kata Anggoro kembali.

Dia juga menyampaikan untuk melakukan perbaikan. Pertama adalah dari sisi Bank penyalur yang tidak hanya pada Bank Himbara saja, tetapi dapat melalui bank daerah, sehingga penyaluran akan lebih cepat terealisasi.

Disampaikan Anggoro, pihak BPJAMSOSTEK akan terus mendorong pimpinan daerah untuk tak jemu-jemu mengedukasi pekerja. Bahwa masa depan daerah juga tergantung pekerja.

Diketahui, dari total 850.000 orang pekerja yang ada di Bumi Nyiur Melambai, sudah ada 352.000 pekerja yang sudah ter-cover jaminan sosial ketenagakerjaan.

Manfaat Program BPJAMSOSTEK

BPJAMSOSTEK memiliki program andal bagi peserta dengan memberikan perlindungan ketika terjadi risiko, yakni :

Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Hari Tua atau JHT merupakan program di mana perusahaan akan menanggung sebanyak 3,7% dari total iuran, dan peserta akan mendapatkan semua iuran yang dikumpulkan tersebut setelah memasuki masa pensiun, yaitu saat berumur 55 tahun.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaaan yang terjadi dalam hubungan
kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan ditempat bekerja, serta perjalanan dinas,
perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis dan santunan upah selama tidak bekerja (12 bulan pertama 100%, bulan seterusnya 50% hingga sembuh).

Jaminan Kematian (JKM)
Program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif bukan akibat kecelakaan kerja dengan manfaat santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000 dan santunan berkala selama 24 Bulan sebesar Rp12.000.000 serta  biaya  pemakaman sebesar Rp10.000.000.

Total manfaat keseluruhan manfaat jaminan kematian yang diterima sebesar Rp42.000.000.

Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

Program JKP bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

Gencar Sosialisasi

Kepala BPJAMSOSTEK Sulut, Mintje Wattu gencar melakukan sosialisasi bahkan turun langsung ke berbagai daerah maupun perusahaan guna menyasar perluasan kepesertaan.

Salah satu hasilnya adalah penandatanganan kerja sama dengan Direktur PT Manado Karya Anugrah untuk perlindungan 1.000 pekerja rentan di Provinsi Sulut.

Perlindungan kepada 1.000 pekerja rentan dari grup perusahan MKA, yaitu dari perusahan PT Geopersada Mulia Abadi.
Kematian

Perlindungan dari MKA group ini berlaku dari bulan September hingga Desember 2021, dengan nilai Rp134,4 juta untuk perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Meski di tengah pandemi namun kepedulian perusahaan dan pemrintah untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerja rentan terus dilakukan.

Selain itu, Mintje juga berhasil meneken kerja sama dengan Pemerintah Kota Tomohon yang berkomitmen memberikan perlindungan kepada 32.657 pekerja informal dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.(*)

banner 300x250