PLN Selamatkan Aset Negara, Sebanyak 9.740 Sertifikasi Tanah Dituntaskan

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya Roesly
IMG-20210818-WA0009

Jakarta, Sulutreview.com – PT PLN (Persero) melanjutkan sertifikasi aset tanah untuk pengembangan kelistrikan nasional keberlanjutan.

Hingga 23 Agustus 2021, PLN berhasil mensertifikasi 9.740 bidang tanah dari target sebanyak 27.000 bidang tanah pada tahun ini.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya Roesly mengatakan sertifikasi aset tanah menjadi prioritas jajaran direksi PLN. Di mana pencapaian yang diraih atas kolaborasi PLN bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN dan KPK atas supervisi yang diberikan kepada PLN. Tanpa bantuan dan pendampingan, proses ini akan menghabiskan waktu lebih lama,” kata Sinthya dalam acara FGD Pengamanan dan Penyelamatan Aset, Rabu (1/9/2021).

Sinthya menambahkan, masih terdapat 48.000-an bidang tanah lain yang berproses sertifikasi. Diharapkan aset-aset ini menjadi clean & clear, untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.

Tak mudah mencapai target sertifikasi. Berbagai terobosan pun diambil.

“Untuk mencapai target sertifikasi, banyak tantangan yang dihadapi, seperti permasalahan sosial dan hukum yang sangat kompleks, sehingga memerlukan pemikiran dan ide terobosan dalam penyelesaian permasalahan tersebut,” ucapnya.

Dikatakan Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN, Arie Yuriwin, dari berbagai permasalahan, sekitar 60 persen merupakan sengketa perorangan. Dari sisi sebaran, 60 persen sengketa ada di wilayah Sumatera, Jawa, Madura dan Bali.

“Banyak masalah yang membutuhkan fasilitasi. Hal ini sudah didiskusikan dengan petugas wilayah, harapannya mampu mempercepat proses,” ujar Arie.

Selanjutnya, Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Prof Dr. Maria Sumardjono, mengatakan proses sertifikasi, petugas ATR/BPN pasti menanyakan kelengkapan persyaratan. Jika lengkap dan tidak ada masalah aset yang didaftarkan, maka ATR/BPN segera memproses sertifikasinya.

“BPN dapat kerja cepat, karena asetnya harus dipastikan clean and clear. Clean, tidak ada masalah atau tidak ada yang menyertai aset tersebut. Clear, data fisiknya jelas. Jadi bukan sekedar clean atau clear saja,” sebut Maria.

Diketahui, untuk sertifikasi di Aceh dan Sumsel, PLN berkolaborasi dengan BPN di bawah supervisi KPK RI, yang berhasil melakukan sertifikasi 804 bidang tanah.

Khusus wilayah Serambi Mekkah, tahun ini ditargetkan sertifikasi 1.566 bidang tanah.

Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PLN, M. Ikbal Nur, mengatakan masih akan berupaya mensertifikasi aset lainnya di Aceh.

“Masih ada 762 persil tanah yang harus diselesaikan proses sertifikasinya pada tahun 2021. Saat ini sedang dalam proses pemberkasan internal, verifikasi, pendaftaran awal, hingga pengukuran,” ujar Ikbal.

Ikbal mengatakan pengelolaan aset yang andal menjadi salah satu kunci kesuksesan perusahaan. Untuk itu, menurut Ikbal PLN tidak bisa sendiri. PLN mengapresiasi dukungan yang diberikan BPN untuk membantu PLN mengamankan aset negara ini.

“Saya mewakili seluruh rekan rekan PLN di Provinsi Aceh mohon dukungan dan bimbingan dari BPN agar target sertifikasi tanah di tahun 2021 ini dapat tercapai sesuai harapan,” ujar Ikbal.

Ikbal menambahkan, PLN sudah mengamankan aset tanah di Sumatra Selatan. PLN memiliki 106-an ribu persil bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi.

“Sisanya yang 54 persen lagi, masih memerlukan upaya ekstra untuk melegalkannya. Namun dengan koordinasi dan sinergi antarlembaga maka target ini dapat diselesaikan,” ujar Ikbal.

Dengan capaian 51,3% target sertifikasi di Aceh, diharapkan akan mendukung pengembangan kelistrikan yang andal di masa depan.

Tak hanya di Aceh, PLN juga sudah mengamankan aset tanah di Sumatera Selatan. Khusus di Sumatera Selatan, tahun ini PLN menargetkan sertifikasi sebanyak 1.836 persil. Sementara itu, pada periode Januari – Agustus telah terbit 379 sertipikat.

“Masih ada 1.457 persil tanah yang harus diselesiakan proses sertifikasinya pada 2021. Saat ini, sedang dalam proses pemberkasan internal, verifikasi, pendaftaran awal, dan proses pengukuran,” tambah Ikbal.(srv)

banner 300x250