Tomohon, Sulutreview.com – Upaya dan strategi menjaga stabilitas harga pangan di Sulawesi Utara (Sulut) terus diperkuat.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulut, Joko Supratikto, menyatakan bahwa meskipun inflasi di Sulut relatif rendah, namun sejumlah komoditas pangan masih rentan mengalami gejolak harga.
Hal tersebut disampaikannya, dalam agenda High Level Meeting (HLM) Kota Tomohon serta penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Pemerintah Kota Tomohon dan Kabupaten Bone Bolango, yang digelar pada Rabu (22/4/2026).
Dalam keterangannya, Joko menjelaskan bahwa pada 2026, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). “Program ini berfokus pada penguatan ketahanan pangan serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah secara lebih terintegrasi,” tandasnya.
Ia mendorong Pemerintah Kota Tomohon untuk mengoptimalkan program pengendalian harga dan pasokan, seperti Gerakan Pangan Murah serta inspeksi mendadak (sidak) pasar guna menjaga stabilitas harga.
“Selain itu, peningkatan produktivitas sektor pertanian juga menjadi perhatian utama. Joko menekankan pentingnya penguatan kelembagaan petani melalui program seperti PATUA dan WANUA agar ketersediaan komoditas strategis tetap terjaga,” jelasnya.
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama serta perjanjian kerja sama distribusi komoditas pangan. Di mana kerja sama tersebut mencakup pasokan sayuran hortikultura dari Tomohon serta beras, tomat, dan cabai rawit dari Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo.
Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk, menegaskan bahwa inflasi merupakan persoalan kompleks yang memerlukan pendekatan dari sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand).
“Pengendalian inflasi membutuhkan inovasi, sinergi kebijakan, serta kesinambungan kompetensi dari seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kerja sama antar daerah menjadi kunci untuk menjamin ketersediaan pangan sekaligus mempersingkat rantai distribusi, sehingga harga dapat tetap stabil di tingkat masyarakat.
Lanjut sebut Caroll, BI menunjukkan perannya sebagai katalisator dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Dengan sinergi yang tepat, kebijakan pengendalian harga diharapkan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami berharap agar seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani dapat segera diimplementasikan secara konkret di lapangan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya.
Melalui penguatan kerja sama antar daerah dan transformasi program pengendalian inflasi, pemerintah daerah bersama BI optimistis, bahwa stabilitas harga pangan di Sulut dapat terus terjaga, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(hilda)
