Manado, Sulutreview.com – Aliansi Mahasiswa Sulawesi Utara melakukan aksi unjuk rasa di di kantor DPRD Provinsi Sulut, pada Selasa (5/5/2026).
Kedatangan mereka diterima Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Niklas Silangen, bersama sejumlah anggota DPRD
Raski Mokodompit, Piere J. Makisanti, serta Hillary Julia Tuwo.
Tampilnya jajaran wakil rakyat ini merupakan bentuk respons atas aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa, yang membawa sejumlah tuntutan terkait isu-isu daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD.
Para mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka di hadapan perwakilan legislatif.
Dalam keterangannya, Niklas Silangen menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib.
“Kami siap menerima dengan terbuka setiap aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Karena penyampaian aspirasi adalah bagian dari proses demokrasi yang harus kita jaga bersama,” kata Silangen.
Senada disampaikan, anggota DPRD, Raski Mokodompit. Ia bilang akan menindaklanjuti setiap aspirasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa akan kami pelajari lebih lanjut di internal DPRD. Kemudian, kami berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” katanya.
Perwakilan mahasiswa dalam orasinya menyampaikan harapan agar DPRD tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mengawal dan memastikan realisasi dari tuntutan yang diajukan.
“Kami berharap DPRD tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak nyata dalam menanggapi persoalan yang kami suarakan hari ini,” ujar perwakilan mahasiswa.
Pertemuan antara Aliansi Mahasiswa Sulawesi Utara dan pihak DPRD berlangsung dengan tertib dan kondusif.
Di akhir pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi guna memastikan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan mendapatkan solusi yang tepat.
Diketahui, para mahasiswa menyuarakan sejumlah permasalahan yang mencakup:
- Mendesak penghapusan program MBG serta pertanggungjawaban hukum penyelenggara secara transparan dan adil
- Mendesak penghentian aktivitas Koperasi Merah Putih dan penegakan hukum atas pelanggaran yang merugikan masyarakat
- Mendesak kejelasan status dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh pendidik, termasuk guru honorer
- Mengecam represi terhadap mahasiswa dan dosen serta menuntut pencabutan skorsing dan jaminan kebebasan berekspresi
- Menolak militerisasi kampus dan intervensi aparat dalam kehidupan akademik
- Mendesak penindakan tegas kasus kekerasan seksual di kampus serta perlindungan korban secara transparan.
(hilda)
