Warga Pandu Bawa Aspirasi ke DPRD Sulut

0
137

Manado, Sulutreview.com – Warga Pandu melakukan aksi demo yang dimulai dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan berakhir di kantor Dewan Provinsi (Deprov) Sulawesi Utara, Selasa (21/07/2020).

Para pendemo diterima oleh Wakil Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulut, Glady Kawatu.

Dalam orasinya warga Pandu mempertanyakan status kepemilikan atas tanah yang telah mereka tempati dan telah mendapat izin tinggal dari pemerintah daerah.

Mereka juga mengatakan bahwa sampai saat ini ada banyak yang mengklaim bahwa itu adalah tanah mereka, ada juga kasus sertifikat di atas sertifikat.

“Pada saat SK/ijin itu ada para pemilik sertifikat menggugat kami masyarakat Pandu. Tahun 2010 dari 43 sertifikat yang tidak jelas. Seharusnya yang menerima sertifikat tersebut adalah petani. Namun, pada kenyataannya 43 sertifikat yang diterima itu adalah bukan petani. Yang memegang 43 sertifikat tersebut sebagian ada dari perkebunan, pertanian, dan BPN. Dan ternyata 43 nama di sertifikat itu tidak tertera dalam bantuan pembuatan sertifikat,” ungkap salah seorang warga.

Menanggapi pengaduan warga Pandu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Amir Liputo mengatakan akan siap mengawal warga Pandu dalam pengurusan sertifikat tanah.

“Tanah di Pandu ini sudah lama bermasalah, sering muncul sertifikat di atas sertifikat. Saya didampingi Setwan akan mem-follow up dengan pimpinan dewan untuk menindaklanjuti. Kami akan mengundang berbagai pihak, terutama pihak BPN yang sudah ada keputusan PTUN untuk menggugurkan sertifikat tersebut itu yang dituntut masyarakat,” kata Liputo.

“Jangan sampai masyarakat tahu mereka punya, tiba-tiba 5 – 10 tahun ke depan ternyata dimiliki orang lain atau milik negara yang kemudian dibagi-bagi per orang yang tidak berhak. Dua hal ini yang akan kami seriusi,” tegas Liputo.

Liputo juga menjelaskan bahwa DPRD Provinsi Sulut tidak hanya sekedar mengembalikan hak-hak masyarakat yang telah memiliki kekuatan hukum yaitu surat dari gubernur. Pembatalan sertifikat yang ada dari PTUN dan sudah dibagi peruntukkannya untuk pengungsi dari Maluku Utara, atlit yang berprestasi, korban banjir yang ada di Manado bahkan rumah ibadah. Kesemuanya berdiri atas dasar penunjukan dari pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara.

“Yang jelas sebagai wakil rakyat kami berdiri di atas kepentingan rakyat, siapa pun yang melakukan pelanggaran akan kami tindak agar ke depan suasana berbangsa dan bernegara pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik,” Tutup Liputo.(jelina)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here