Manado, Sulutreview.com — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, menyentil paradigma lama birokrasi yang kerap terjebak pada formalitas hukum dan prosedur.
Menurutnya, tolok ukur keberhasilan seorang pemimpin instansi pemerintah saat ini telah bergeser total seiring dengan cepatnya perubahan global.
“Pemimpin birokrasi saat ini tidak lagi dinilai dari banyaknya aturan yang dibuat, tetapi dari kemampuannya menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat,” ucap Yulius saat memberikan pembekalan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan 23 di Aula Integritas BPSDMD Provinsi Sulut, pada Selasa (14/7/2026).
Dunia saat ini, sambung Yulius tengah dikepung oleh tantangan yang dinamis—mulai dari digitalisasi yang masif, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), hingga isu perubahan iklim. Jika birokrasi di Sulut masih bekerja dengan cara-cara lama yang kaku, maka daerah akan tertinggal, terutama dalam merebut peluang investasi global.
Ia mengingatkan bahwa investasi adalah mesin utama untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Oleh karena itu, aparatur sipil negara (ASN) harus mengubah mentalitasnya dari “penghambat” menjadi “fasilitator”.
Meskipun tren realisasi investasi di Sulut sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026 menunjukkan grafik positif, Yulius menilai perbaikan di sektor pelayanan publik dan kepastian regulasi tidak boleh kendur. Kunci utama untuk menghadapi tantangan ini adalah kepemimpinan yang adaptif.
“Birokrasi benar-benar harus menjadi fasilitator investasi, bukan penghambat investasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Yulius membeberkan lima karakter wajib yang harus melekat pada seorang pemimpin perubahan di era modern, yaitu visioner, adaptif, kolaboratif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
Karakter-karakter inilah yang diharapkan mampu mengeksplorasi potensi hilirisasi industri unggulan daerah, serta memaksimalkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang melalui pendekatan ekonomi hijau dan biru (Green and Blue Economy).
Di akhir arahannya, mantan Jenderal TNI bintang dua ini menantang para peserta PKN Tingkat II agar tidak sekadar menjadikan pelatihan ini sebagai formalitas kelulusan. Proyek perubahan yang mereka rancang harus berdampak nyata pada kemudahan berusaha dan percepatan transformasi digital di Bumi Nyiur Melambai.
“Marilah kita jadikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ini sebagai momentum melahirkan pemimpin-pemimpin perubahan yang mampu menciptakan masa depan Sulawesi Utara yang lebih maju, inklusif, hijau, dan berkelanjutan,” pungkas Yulius.(hilda)
