Manado, Sulutreview.com — Lonceng peringatan keras berbunyi nyaring di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), pada Jumat (17/7/2026).
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus secara blak-blakan menabrak zona nyaman para pejabat administrator (Eselon III) dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulut.
Di tengah badai krisis fiskal yang kian mencekik, Gubernur menegaskan bahwa daerah ini tidak butuh pejabat penonton yang hanya duduk manis menerima gaji dan terjebak dalam rutinitas birokrasi yang usang.
Gubernur Yulius mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dinamika fiskal yang penuh tantangan menuntut perubahan radikal. Efisiensi anggaran bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban.
Dalam situasi kritis seperti ini, Eselon III yang memegang kendali operasional ditantang untuk membuktikan taringnya: apakah mereka aset berharga atau justru beban bagi daerah.
”Kita tidak boleh menjadi penonton! Saudara-saudara adalah ujung tombak pemerintahan yang memastikan setiap kebijakan berjalan dengan baik di lapangan. Karena itu, stop berpikir biasa-biasa saja. Teruslah berpikir kreatif, berinovasi, dan hadirkan solusi nyata!” tegas sang Purnawirawan Jenderal Bintang Dua dengan nada berapi-api.
Setiap perangkat daerah dipaksa putar otak. Anggaran yang terbatas harus mampu dikonversi menjadi program-program taktis yang berdampak langsung pada kantong kesejahteraan rakyat serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur mengharamkan adanya ego sektoral maupun program-program titipan yang hanya membuang-buang anggaran tanpa output yang jelas bagi masyarakat Bumi Nyiur Melambai.
Tidak hanya soal kinerja teknis, Gubernur Yulius juga menyentil keras mandeknya komunikasi publik pemerintah yang selama ini terkesan kaku dan lamban. Di era digital di mana hoaks dan misinformasi merajalela, Gubernur Yulius menuntut seluruh ASN bertransformasi menjadi “pasukan tempur informasi”.
ASN dilarang keras bersikap apatis atau masa bodoh terhadap program yang dijalankan instansinya sendiri. Gubernur memerintahkan seluruh ASN tanpa terkecuali untuk secara masif membagikan dan menyebarluaskan capaian pembangunan yang dipublikasikan melalui kanal resmi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (DKIPS) Provinsi Sulut.
”Seluruh ASN harus menjadi bagian dari penyebarluasan informasi yang benar kepada masyarakat. Bagikan setiap kegiatan dan program pemerintah yang dipublikasikan melalui Dinas Kominfo! Jangan biarkan masyarakat meraba-raba atau termakan berita bohong karena kita sendiri yang bungkam,” seru Gubernur Yulius.
Pesan tersirat dari arahan tegas Gubernur kali ini sangat jelas: Birokrasi Sulut sedang dibersihkan dari mentalitas feodal yang lamban. Komunikasi publik yang agresif, transparan, dan akuntabel digariskan sebagai harga mati untuk membangun kembali kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat.
Sinergi baru telah dicanangkan. Birokrasi yang inovatif harus dikawinkan dengan penyebaran informasi yang masif. Bagi pejabat Eselon III yang tidak mampu beradaptasi, berinovasi, atau bahkan enggan mendukung keterbukaan informasi ini, peringatan Gubernur Yulius adalah sinyal merah.
Pilihan kini berada di tangan para ASN Pemprov Sulut, yakni ikut bergerak aktif membawa perubahan demi kesejahteraan rakyat Sulut, atau siap-siap tergilas dan tersingkir oleh arus reformasi birokrasi.(hilda)
