Manado, Sulutreview.com — Kegiatan reses Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Louis Carl Schramm, yang melakukan reses di Kecamatan Tuminting dan Malalayang, membuka sejumlah persoalan lama yang hingga kini belum tertangani secara optimal oleh pemerintah daerah.
Dalam kunjungan tersebut, berbagai aspirasi warga mengemuka, mulai dari kondisi infrastruktur dasar hingga persoalan layanan publik yang dinilai masih jauh dari harapan.
Di Tuminting, warga mengeluhkan akses jalan menuju area pemakaman yang masih belum layak. Kondisi ini dinilai ironis mengingat fasilitas tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam layanan sosial-keagamaan.
Selain itu, dorongan penguatan ekonomi berbasis koperasi juga mencuat, termasuk permintaan lahan untuk pengembangan Koperasi Merah Putih.
Namun, warga menilai dukungan pemerintah terhadap pengembangan koperasi di tingkat akar rumput masih belum terlihat konkret.
Sementara itu di Kelurahan Kleak, Malalayang, persoalan drainase kembali menjadi sorotan. Genangan air yang kerap terjadi di sekitar area gereja saat hujan disebut sudah berlangsung cukup lama tanpa solusi permanen.
“Kami menduga masalah tersebut berkaitan dengan sisa material proyek pembangunan rumah sakit yang menyumbat saluran air. Meski demikian, hingga kini belum terlihat penanganan menyeluruh dari pihak terkait,” ujar warga.
Di sisi lain, keluhan juga muncul terkait ketersediaan obat di RS ODSK yang dinilai belum stabil. Kondisi ini menambah daftar panjang persoalan layanan kesehatan yang masih dikeluhkan masyarakat.
Aspirasi lainnya mencakup pendampingan UMKM berbasis digital, keberlanjutan program Perkasa, hingga persoalan pengelolaan sampah plastik yang terhenti akibat kerusakan mesin pencacah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Louis Schramm menyatakan seluruh aspirasi akan dirangkum dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sulut untuk diperjuangkan ke pemerintah daerah.
Namun, publik kini menantikan sejauh mana dokumen aspirasi tersebut benar-benar berujung pada kebijakan nyata, bukan sekadar catatan rutin setiap masa reses.
“Semua aspirasi akan kami sampaikan melalui pokir agar menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Meski demikian, efektivitas tindak lanjut dari berbagai reses sebelumnya masih menjadi catatan kritis masyarakat, terutama terkait lambatnya realisasi sejumlah kebutuhan dasar yang terus berulang dari tahun ke tahun.(hilda)
