Manado, Sulutreview.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sonjaya, meluruskan pemahaman publik terkait sasaran utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kerap disalahartikan.
Menurut Sonny, fokus utama program MBG bukanlah peserta didik, melainkan kelompok rentan guna menekan angka masalah gizi sejak dini.
Selama ini, kata dia, terjadi salah kaprah di tengah masyarakat mengenai siapa yang menjadi prioritas MBG.
Ia menekankan pentingnya intervensi pada kelompok rentan, terutama masa krusial pertumbuhan manusia.
”Tujuan MBG adalah memberikan asupan gizi kepada kelompok rentan, yakni 1000 hari kehidupan, yang mencakup ibu hamil janin, dan balita. Jadi bukan peserta didik yang diutamakan, tetapi kelompok rentan terlebih dahulu. Makanya, salah kalau hanya membuka klausul dengan pihak sekolah saja,” ujar Sonny saat melakukan
Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG yang digelar di Hotel Sentra Minahasa Utara (Minut), pada Jumat (8/5/2026).
Selain perbaikan gizi, program MBG, sambung Sonny dirancang untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Sebagai dampak dari efek domino atas kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk itu, Sonny meminta agar rantai pasok kebutuhan pangan tidak dikuasai oleh satu pihak saja atau supplier.
”Tujuannya MBG juga adalah meningkatkan ekonomi masyarakat, karena itu supplier jangan hanya satu. Seperti supplier beras, jangan dimonopoli agar mekanisme belanja bisa berjalan sehat,” tambahnya.
Hingga saat ini, BGN telah menggandeng 180 SPPG Mitra yang sudah mulai beroperasi. Langkah kemitraan ini diambil untuk mempercepat implementasi dibanding bergantung sepenuhnya pada pembangunan melalui APBN yang dinilai memakan waktu lebih lama.
Sebagai perbandingan, terdapat 318 SPPG jalur pemerintah yang masih terkendala masalah lahan dan syarat operasional lainnya.
BGN, sambung Sonny juga menaruh perhatian besar pada tingkat kemiskinan di sekitar lokasi operasional. Sehingga diinstruksikan agar pengelola SPPG mengutamakan relawan dari warga sekitar yang berada pada tingkat kemiskinan ekstrem.
Saat ini, dari target 1,2 juta relawan, baru sekitar 200 ribu (30%) yang terdata. Semua relawan akan dicatat secara digital melalui sistem SNO berbasis NIK untuk memastikan populasi data yang akurat.
Sonny juga mengingatkan mitra untuk patuh terhadap sertifikasi LSHS sebagai prasyarat investasi dan appraisal.
”Mitra harus mendaftarkan SPPG, jika tidak melapor maka akan disuspen,” tegasnya.
Menariknya, kepada ratusan peserta disampaikan agar para relawan SPPG dapat mengaktifkan media sosial.
Upaya itu, dianggapnya penting untuk
melawan disinformasi serta menanggapi berbagai kritik di ruang digital. Karenanya, seluruh unit SPPG hendaknya aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai sarana transparansi publik. Dari 180 SPPG, baru 126 yang memiliki akun resmi.
”Media sosial adalah sarana kita lapor ke masyarakat. Sebutkan gizi dan harganya, sehingga kita tidak menjadi objek bully. Masyarakat adalah pelaku kontrol. Kita gunakan medsos untuk memberikan pemahaman dan melawan disinformasi,” pungkas Sonny.
Turut hadir, Asisten Perekonomian Setdaprov Sulut Jemmy Ringkuangan. Dia bilang Pemprov Sulut melihat bahwa potensi sumber daya manusia daerah merupakan kekuatan utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program MBG.
“Dengan keterlibatan masyarakat lokal, program MBG diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata hingga ke tingkat akar rumput,” ujarnya.
Pemprov Sulut juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas perhatian dan komitmen dalam membangun kualitas generasi penerus bangsa melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Program ini sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan generasi muda yang sehat, kuat, dan berdaya saing untuk masa depan Indonesia,” tandasnya.
Selain berdampak pada peningkatan kualitas gizi, program MBG turut memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya kebutuhan operasional program membuka peluang kerja baru bagi masyarakat serta meningkatkan perputaran ekonomi lokal.
“MBG menjadi bagian penting dari upaya penguatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah di Sulawesi Utara,” sebut Ringkuangan.(hilda)
