Melonguane, Sulutreview.com – Kepala Kntor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Andry Prasmuko menyampaikan bahwa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud memiliki anggaran pengendalian inflasi sebesar Rp26 miliar.
Anggaran tersebut tersebar di beberapa dinas, serta 20 persen dari Dana Desa di seluruh Kabupaten Kepulauan Talaud.
“Dari data yang berhasil kami kumpulkan, Pemkab Talaud memiliki anggaran untuk pengendalian inflasi sebesar 5,382 miliar yang tersebar di beberapa dinas, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. Kami mendorong Pemkab Talaud untuk menggunakan anggaran tersebut secara optimal,” kata Prasmuko pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kepulauan Talaud, di Melonguane, Jumat (07/06/24).
Menurut Andry, Pemkab Talaud juga memiliki anggaran pengendalian inflasi dari dana desa yang totalnya mencapai Rp20,671 miliar. Walaupun memang anggaran tersebut sudah ditrasfer langsung ke masing-masing desa. Ia mengatakan, 20 persen dari Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk ketahanan pangan dalam rangka pengendalian inflasi.
“Anggaran tersebut cukup besar untuk mensuport pengendalian inflasi dengan memperkuat ketahanan pangan. Dengan jumlah 142 desa, yang kami estimasikan setiap desa memiliki anggara untuk ketahanan pangan sebesar Rp145 juta,” jelas Andry.
Pemkab Talaud diharapkan dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal, tentunya dengan berkoordinasi dengan pemerintah masing-masing desa.
Penggunaan Dana Desa untuk pengendalian inflasi memang merupakan aturan dari pemerintah pusat. Hal ini juga sudah ditegaskan pada setiap pelaksanaan HLM TPID di seluruh Sulut.(srv)
