Perjuangkan Nasib Disabilitas dan Fakir Miskin, MJP Sosialisasi Perda di Minut

Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan. Foto : ist

Minut, Sulutreview.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Melky Jakhin Pangemanan (MJP) melaksanakan sosialisasi peraturan daerah (perda) tahun 2022 di Desa Treman, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Senin (26/09/2022).

Pada kesempatan itu, MJP menyampaikan banyak terima kasih, kepada pemerintah desa, khususnya hukum tua yang sudah hadir.

“Terima kasih, Pak Hukum Tua yang sudah hadir dalam kegiatan sosialisasi ini,” ucap MJP sapaan akrab Pangemanan.

Ada dua perda yang dipaparkan MJP, yakni tentang fakir miskin dan anak terlantar serta perda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang sudah disahkan.

Kedua produk ini merupakan inisiasi DPRD Sulut.

Dia berharap, perda tersebut, dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Karena dipastikan akan banyak yang membutuhkan peran dari pemerintah lewat regulasi yang di buat oleh DPRD dan telah disepakati dengan pemerintah.

“Hal itu akan menghasilkan suatu produk hukum yang mengikat, sehingga ada program dan kegiatan yang nantinya terlaksana di masyarakat,” tutur MJP.

Disampaikan MJP perda Fakir Miskin dan Anak Terlantar sudah sejak lama menjadi inisiasi dari DPRD Sulut, yang masuk dalam
Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

”Semenjak saya duduk di komisi IV sudah menyelesaikan perda tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar,” kata MJP.

Untuk perda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas ini telah diinisiasi oleh Bapemperda. Perda ini menjamin kesetaraan bagi penyandang disabilitas (orang cacat).

“Seperti yang kita lihat bersama di mana penyandang disabilitas tidak mendapatkan tempat di mata masyarakat, contohnya di ketenagakerjaan, olahraga dan sebagainya, sudah saatnya kita mendorong kesetaraan,” tambah Wakil Ketua Bapemperda ini.

MJP menyatakan pencapaian-pencapaian yang luar biasa bagi pemberdayaan penyandang disabilitas perlu diapresiasi. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang juga telah ditegaskan dalam perda.

Perda no 8 tahun 2021 di bidang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa penyandang disabilitas wajib mendapatkan haknya menurut undang-undang dan perda.

“Contohnya 1 persen dari total tenaga kerja diisi oleh penyandang disabilitas itu wajib menurut undang-undang. Harus ada penyandang disabilitas yang dipekerjakan. Oleh sebab itu mereka harus dilatih dan diberikan ruang untuk bekerja, supaya ada nilai kesetaraan, karena perda ini mengatur untuk itu,” ujar MJP.

Dia menambahkan, terkait adanya undang-undang tentang bidang pekerjaan penyandang disabilitas, pihaknya akan melakukan sidak di perusahan.

“Apakah di setiap perusahaan ada penyandang disabilitas yang bekerja atau tidak? ketika tidak ada maka ada konsekuensi bagi pihak perusahaan, perda ini nantinya akan menitikberatkan nilai kesetaraan terhadap mereka, hal ini penting terhadap disabilitas,” tukasnya.

“Bisa disampaikan kepada masyarakat yang lainnya agar ini menjadi produk hukum daerah yang bisa menjamin penyandang disabilitas,” tambahnya.

MJP berharap dengan adanya produk hukum daerah yang mengacu pada Undang-undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini bisa mejadi rujukan bagi daerah. “Hal ini untuk membuat suatu kebijakan yang pro terhadap penyandang disabilitas,” pungkas MJP.

Sosialisasi turut dihadiri Hukum Tua Yansen Katuuk yang menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut.

“Selaku pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Sulut Pak Melky Pangemanan yang telah mengagendakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Katuuk.

Selaku pemerintah dan warga masyarakat, katanya ada suatu kebanggaan, karena di desa ini memiliki aset yaitu ada anggota DPRD yang duduk di DPRD Provinsi Sulut.

“Sebagai warga masyarakat Desa Treman, kami memberikan apresiasi serta mendukung setiap kegiatan dari anggota DPRD Sulut yang berdampak baik untuk kita semua. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan teruslah berkarya untuk masyarakat di desa ini,” terang Katuuk.(lina)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.