Manado, Sulutreview.com — Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026 di Sulawesi Utara kembali menyoroti ketimpangan daya tampung sekolah negeri. Sejumlah sekolah favorit di Kota Manado dilaporkan mengalami kelebihan kapasitas siswa, sementara jalur afirmasi yang disiapkan pemerintah justru belum terserap secara optimal.
Dalam rapat evaluasi bersama Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut mengungkapkan bahwa pemanfaatan jalur afirmasi dalam tiga tahun terakhir hanya berada di kisaran 30 persen dari total kuota yang disediakan sebesar 35 persen.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Femmy J Suluh, menyebutkan rendahnya pemanfaatan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Secara data, jalur afirmasi belum dimanfaatkan maksimal. Padahal kuotanya cukup besar dan diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang sudah terdata dalam DTKS maupun PKH,” ujar Femmy dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, sisa kuota afirmasi yang tidak terisi terpaksa dialihkan ke jalur domisili agar tidak terjadi kekosongan dalam proses penerimaan siswa baru.
Menurut Femmy, salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi adalah kurangnya sosialisasi serta kekhawatiran orang tua dari keluarga kurang mampu terkait biaya pendidikan di sekolah unggulan.
“Kami melihat masih ada keraguan dari masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah favorit, meskipun secara jalur mereka berhak,” tambahnya.
Selain jalur afirmasi, PPDB 2026 juga mengalami perubahan signifikan pada jalur prestasi. Tes Kemampuan Akademik (TKA) kini menjadi komponen utama dengan bobot penilaian mencapai 50 persen, disertai nilai rapor, prestasi, serta rekam jejak organisasi siswa.
“Semua prestasi akan diverifikasi ketat. Bahkan sertifikat akan dicek langsung ke lembaga penerbit untuk mencegah adanya dokumen palsu,” tegas Femmy.
Di sisi lain, persoalan daya tampung masih menjadi tantangan serius. Salah satu contoh adalah SMA Negeri 9 Manado yang tercatat memiliki sekitar 46 rombongan belajar (rombel), jauh melebihi standar ideal nasional sebanyak 36 rombel.
Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Vonny Paat, menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus berulang setiap tahun.
“Kita tidak boleh membiarkan sekolah favorit terus menumpuk siswa. Ini sudah melewati batas kapasitas dan berdampak pada kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, menambahkan bahwa pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah provinsi.
“Pembangunan sekolah tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu. Kawasan padat penduduk seperti Singkil juga harus mendapat perhatian serius,” katanya.
Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengusulkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di kawasan eks Taman Budaya Manado. Proyek tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan pada sekolah-sekolah favorit yang selama ini mengalami kelebihan peminat.
“Kami berharap pembangunan sekolah baru ini bisa segera direalisasikan agar distribusi siswa lebih merata,” kata Femmy.
Selain itu, pemerintah juga tengah memproses rencana pembangunan sekolah di wilayah Malalayang, meski masih terkendala aspek administrasi dan legalitas lahan.
Komisi IV DPRD Sulut menegaskan bahwa pemerataan pembangunan pendidikan harus menjadi agenda utama agar tidak terjadi ketimpangan antara wilayah utara dan selatan Kota Manado.
“Sudah saatnya kita menghadirkan pusat pendidikan baru di wilayah yang selama ini kurang tersentuh, agar tidak semua bertumpu pada sekolah favorit,” tutup Vonny Paat.(hilda)
