KPU Minut Bekali Adhoc Hadapi Sengketa Pemilihan

0
157
Akademisi FISIP Unsrat Dr. Ferry Liando Msi (kedua dari kanan) saat membawakan materi di hari pertama.

Airmadidi, Sulutreview.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara Divisi Hukum dan Pengawasan
menggelar giat dengan Tema “Workshop Upgrading and Capacity Building” Penyelenggara
Pilkada Badan Adhoc Menghadapi Sengketa Hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020 serta Upaya Mengantisipasi Pelanggaran Kode Etik Administrasi dan Tindak
Pidana Pemilihan”.
Kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 22-24 Oktober 2020 di Aryaduta Hotel Manado ini diikuti oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dari 10 (Sepuluh) Kecamatan dan dibuka langsung oleh Kadiv Teknis Penyelenggaraan Darul Halim SH. “Buat jajaran kami teman-teman PPK terimakasih sudah hadir kembali dalam undangan workshop yang akan berlangsung selama tiga hari ini. Dan dimintakan buat teman-teman harus paham penting akan materi-materi yang akan diberikan oleh narasumber nantinya,” kata Darul.
Setelah acara dibuka langsung masuk pada materi pertama yang dibawakan FISIP Unsrat DR Ferry Liando SIP MSi dengan judul materi “Bentuk Bentuk Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.” Hari kedua peserta menerima materi pertama oleh salah satu dosen Fakultas Hukum Unsrat DR. Tommy Sumakul MH dengan materi “Menghadapi Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi”. Di sela-sela materi beliau berbagi pengalaman dan motivasi kepada peserta.
Dilanjutkan dengan pemateri kedua yang dibawakan oleh Ketua Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon. “Pelanggaran Administrasi dan tindak Pidana dan proses Penyelesaian”.

Pimpinan Bawaslu Sulut Supriyadi Pangelu saat membawakan materi.

Selanjutnya materi ketiga dibawakan pimpinan Bawaslu Sulut Supriyadi Pangelu “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Bawaslu”.
Pada hari ketiga Workshop yang menjadi narasumber dari komisioner divisi hukum dan pengawasan KPU Minut Robby Manoppo.

Komisioner KPU Minut Robby Manoppo.

“Dalam tahapan pemilihan serentak lanjutan di tengah pandemi ini tetap selalu kita memperhatikan penanganan Covid19 sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, kegiatan tersebut wajib mengikuti protokol kesehatan pencegahan covid-19,” kata Manoppo.(art/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here