Manado, Sulutreview.com — Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Wagub Sulut), Victor Mailangkay, mengatakan bahwa hilirisasi sektor unggulan menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Dedicated Team Building Sulut 2026 yang berlangsung di Aula BI Sulut, Kamis (21/5/2026).
Dalam arahannya, Victor menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah produk daerah melalui pengolahan hasil perikanan, pertanian, hingga pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan.
“Hilirisasi sektor unggulan adalah harga mati bagi kemandirian ekonomi Sulut,” ujar Mailangkay.
Ia mengatakan, di sektor perikanan, pemerintah daerah harus fokus pada pengolahan tuna dan cakalang agar produk yang diekspor bukan lagi bahan mentah.
“Di sektor Perikanan, kita harus fokus pada pengolahan tuna dan cakalang agar yang kita ekspor bukan lagi bahan mentah. Di sektor Pertanian, hilirisasi kelapa dan turunannya harus diperluas,” ujarnya.
Victor juga menyoroti sektor pariwisata sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan investasi berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
“Begitu pula dengan pariwisata, kita butuh investasi yang berkelanjutan dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Saya ingin setiap investor yang datang merasa yakin bahwa bahan baku dan dukungan ekosistem di Sulut sudah siap,” katanya.
Selain hilirisasi, Wagub Mailangkay juga menekankan pentingnya kemudahan berusaha sebagai instrumen utama dalam menarik investasi. Ia memberikan perhatian khusus terhadap operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten dan kota di Sulut.
“MPP adalah wajah pelayanan publik kita. Investor akan melihat keseriusan suatu daerah dari seberapa mudah dan transparan perizinannya,” ungkap Victor.
Saat ini, kata dia, baru terdapat sembilan daerah di Sulut yang telah mengoperasikan MPP, yakni Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Saya memberikan apresiasi bagi 9 daerah ini. Namun, ini juga berarti masih ada 6 kabupaten yang belum mengoperasikan MPP,” katanya.
Victor pun menginstruksikan enam kepala daerah yang belum memiliki MPP agar segera membentuk dan mengoperasikannya pada tahun ini.
“Saya instruksikan kepada 6 kepala daerah tersebut untuk segera membentuk dan mengoperasikan MPP tahun ini juga. MPP bukan sekadar memindahkan meja kerja ke gedung baru, melainkan integrasi layanan antara instansi pusat dan daerah seperti Imigrasi, Pajak, BPN, BPJS, Perbankan, dan Polres dalam satu atap yang berbasis teknologi informasi,” tandasnya.
Ia menambahkan, penguatan digitalisasi pelayanan dan implementasi sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) harus berjalan optimal di seluruh daerah.
“Digitalisasi adalah kunci untuk meminimalisir tatap muka, yang pada gilirannya akan menutup celah pungutan liar dan KKN,” ujar Victor.
Menurutnya, penyelenggaraan MPP dan kemudahan perizinan akan menjadi indikator utama dalam evaluasi kinerja kepala daerah di Sulawesi Utara.
“Saya tegaskan, penyelenggaraan MPP dan kemudahan perizinan akan menjadi rapor utama dan indikator kinerja dalam evaluasi terhadap Kepala Daerah,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala BI Sulut Joko Supratikto mengatakan untuk menumbuhkan ekonomi Sulut, daerah diminta mendorong invrstasi.
BI menyiapkan tiga agenda utama akselerasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Sulut pada tahun 2026.
Langkah tersebut difokuskan pada penguatan fiskal daerah, sinergi program strategis nasional, serta peningkatan kualitas investasi di sektor bernilai tambah tinggi.
Dalam keterangannya Joko Supratikto mengatakan bahwa penguatan fondasi ekonomi daerah harus dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan sektor keuangan.
“Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Sulut tahun 2026, kami menyiapkan tiga agenda utama akselerasi,” ujarnya.
Agenda pertama adalah penguatan ketahanan fiskal daerah melalui optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan digitalisasi layanan serta transaksi pemerintahan.
“Penguatan ketahanan fiskal daerah dilakukan melalui optimalisasi peningkatan PAD dan digitalisasi,” tukasnya.
Agenda kedua difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung transmisi program strategis nasional agar implementasi program prioritas nasional di daerah berjalan lebih efektif.
“Penguatan sinergi pusat dan daerah menjadi penting dalam transmisi program strategis nasional melalui peningkatan implementasi program prioritas nasional di daerah,” lanjutnya.
Sementara itu, agenda ketiga diarahkan pada peningkatan kualitas investasi melalui percepatan investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Fokus investasi tersebut mencakup pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan berikat, optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga penguatan peran BUMN dan BUMD.
“Peningkatan kualitas investasi dilakukan melalui akselerasi investasi pada sektor bernilai tambah tinggi, termasuk KEK dan kawasan berikat, optimalisasi KPBU, serta penguatan peran BUMN dan BUMD,” jelas Joko
BI Sulut berharap tiga agenda utama tersebut dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan pada tahun 2026.(hilda)
