Manado, Sulutreview.com — Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara (KPwBI Sulut) Joko Supratikto, memaparkan tentanf kondisi pertumbuhan ekonomi nasional dan Sulut pada agenda Dedicated Team Building Sulut Tahun 2026 yang dilaksanakan di aula BI Sulut, Kamis (21/5/2026).
Joko menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulut masih menunjukkan kinerja yang relatif baik di tengah tekanan global.
“Pada triwulan pertama tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sulut sebesar 5,59 persen, sementara nasional 5,02 persen. Kemudian pada triwulan IV tahun 2025, Sulut berada di angka 5,59 persen dan nasional 5,39 persen. Sedangkan pada triwulan I tahun 2026, Sulut tumbuh 5,54 persen dan nasional 5,61 persen,” ujar Joko.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor eksternal, mulai dari tekanan geopolitik global, perlambatan ekonomi dunia hingga kenaikan harga yang memengaruhi aktivitas ekonomi daerah.
“Penyebabnya adalah adanya tekanan eksternal geopolitik, perlambatan ekonomi global dan tekanan kenaikan harga menjadi faktor yang memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi saat ini,” katanya.
Meski demikian, ia menyebut investasi dan konsumsi pemerintah di Sulut pada triwulan I 2026 masih menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil.
“Investasi dan konsumsi pemerintah Sulut menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, tetapi masih di bawah nasional sehingga memerlukan akselerasi lebih,” ungkapnya.
Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Sulut tahun 2026, BI Sulut menyiapkan tiga agenda utama akselerasi.
Pertama, penguatan ketahanan fiskal daerah melalui optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan digitalisasi.
Kedua, penguatan sinergi pusat dan daerah dalam transmisi program strategis nasional melalui peningkatan implementasi program prioritas nasional di daerah.
Ketiga, peningkatan kualitas investasi melalui akselerasi investasi pada sektor bernilai tambah tinggi, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan berikat, optimalisasi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta penguatan peran BUMN dan BUMD.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay, menyatakan kan bahwa fokus pembangunan Sulut tahun 2026 berada pada penguatan sumber daya manusia, agrobisnis dan pariwisata berbasis inovasi.
“Memasuki tahun anggaran 2026 ini, fokus pembangunan kita berada pada tahapan krusial, yaitu penguatan sumber daya manusia, agrobisnis, dan pariwisata yang didukung regulasi dan inovasi,” kata Mailangkay.
Ia mengatakan tema RKPD 2026 harus menjadi arah dalam penyusunan portofolio investasi daerah.
“Kita ingin memastikan bahwa modal yang masuk ke Sulawesi Utara mampu memperkuat daya saing SDM, mengoptimalkan hilirisasi sektor primer seperti pertanian dan hasil laut, serta mengembangkan ekosistem smart tourism yang inklusif,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mailangkay juga memaparkan realisasi investasi Sulut triwulan I tahun 2026 yang mencapai Rp2,13 triliun.
“Dari total tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri masih mendominasi sebesar 72 persen atau sekitar Rp1,53 triliun, sementara Penanaman Modal Asing berkontribusi sebesar 28 persen atau Rp593 miliar,” katanya.
Ia menambahkan, realisasi investasi tersebut telah menyerap sebanyak 5.070 tenaga kerja Indonesia.
“Angka ini memang menunjukkan aktivitas ekonomi, namun kita tidak boleh berpuas diri,” tegasnya.
Berdasarkan sebaran wilayah, Kota Manado menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai Rp989 miliar atau 46 persen dari total realisasi investasi Sulut.
“Disusul Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp779 miliar atau 36 persen. Namun saya melihat ketimpangan yang cukup lebar dengan kabupaten/kota lainnya,” ujarnya.
Mailangkay menyoroti rendahnya realisasi investasi di sejumlah daerah seperti Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Bitung dan Kota Tomohon.
“Saya minta bupati dan wali kota di wilayah lainnya segera melakukan evaluasi mendalam. Apakah kendalanya pada regulasi daerah, ketersediaan lahan, atau kurangnya promosi yang efektif?” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa target investasi Sulut tahun 2026 sebesar Rp12,13 triliun baru tercapai 18 persen pada triwulan pertama.
“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 33 persen dari target, maka capaian saat ini mengalami penurunan cukup signifikan. Kondisi ini harus menjadi wake-up call bagi kita semua,” tegas Mailangkay.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulut menetapkan tiga strategi intervensi utama.
“Pertama, monitoring ketat terhadap proyek strategis daerah secara berkala. Kedua, debottlenecking atau penyelesaian sumbatan regulasi dan konflik lahan lintas daerah. Ketiga, diversifikasi sektor menuju hilirisasi industri dan pariwisata padat karya bernilai tambah tinggi,” pungkasnya.(hilda)
