Manado, Sulutreview.com — Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (KPw BI Sulut), Joko Supratikto, mengungkapkan pentingnya penguatan investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Joko dalam sambutannya pada kegiatan Dedicated Team Building Sulut Tahun 2026 yang digelar di Aula Bank Indonesia Sulut, Kamis (21/5/2026).
Dalam penjelasannya, Joko menyebut target investasi Sulawesi Utara tahun 2026 meningkat signifikan dibanding realisasi tahun sebelumnya. Realisasi investasi Sulut pada 2025 tercatat sebesar Rp10,1 triliun, sementara target 2026 dipatok mencapai Rp12,1 triliun atau naik 19,8 persen.
“Peningkatan target investasi Sulut tahun 2026 mencerminkan ekspektasi penguatan investasi sebagai motor pertumbuhan daerah,” kata Joko.
Meski demikian, ia mengakui realisasi investasi triwulan I 2026 masih belum optimal. Hingga kuartal pertama tahun ini, capaian investasi baru berada di angka sekitar Rp2,44 triliun.
“Realisasi investasi triwulan I 2026 masih berada di bawah rata-rata capaian triwulan pertama periode 2023 hingga 2025. Karena itu diperlukan upaya mengurai bottleneck untuk mengejar realisasi target tahunan,” ujarnya.
Joko juga menyoroti tingginya ketergantungan APBD Sulut terhadap dana transfer pusat. Berdasarkan data tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 14,83 persen terhadap pendapatan daerah, sedangkan dana transfer mencapai 84,51 persen.
Menurut dia, kondisi tersebut diperparah dengan penurunan pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas.
“Ketergantungan APBD terhadap dana transfer mencerminkan makin terbatasnya ruang fiskal daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Karena itu dibutuhkan penguatan investasi sebagai sumber pembiayaan inovatif,” katanya.
Ia menambahkan investasi dapat menjadi alternatif sumber penerimaan daerah melalui pembiayaan produktif yang berdampak pada peningkatan PAD.
Dalam kesempatan itu, BI Sulut memaparkan tiga jenis proyek investasi yang dapat dikembangkan pemerintah daerah.
Pertama, investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik tanpa membebani APBD secara penuh.
Kedua, proyek investasi milik BUMN dan BUMD yang diarahkan mendukung RPJMD dan sektor prioritas Asta Cita dengan orientasi multiplier effect bagi perekonomian daerah.
“BUMD dapat memperkuat PAD melalui dividen atas kinerja usaha dan hasil penyertaan modal daerah, sedangkan BUMN mendorong PAD secara tidak langsung lewat perluasan aktivitas ekonomi, pajak, dan retribusi,” jelas Joko.
Ketiga, proyek swasta pada lahan pemerintah daerah melalui pemanfaatan aset pemda dengan skema kerja sama jangka waktu tertentu guna mengoptimalkan nilai ekonomi aset daerah.
Selain itu, BI Sulut juga menilai pembiayaan swasta dapat membantu efisiensi struktur belanja pemerintah daerah sekaligus meningkatkan PAD melalui mekanisme bagi hasil maupun availability payment.
“Infrastruktur yang beroperasi akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperluas basis pajak daerah,” ujarnya.
Dalam upaya menggenjot investasi, BI Sulut disebut terus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah kabupaten dan kota melalui capacity building, penguatan substansi proyek, hingga promosi investasi.
Sejumlah daerah yang telah mendapatkan pendampingan BI Sulut antara lain Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan proyek Kawasan Industri Perikanan, Kota Tomohon melalui pengembangan Danau Linow, Kabupaten Minahasa dengan proyek Pulau Likri, serta Minahasa Utara melalui berbagai forum promosi investasi internasional.
BI Sulut juga mendampingi Kota Bitung dalam konsolidasi persoalan sewa lahan di kawasan KEK Bitung dan finalisasi studi KPBU, serta Kota Kotamobagu dalam penjajakan proyek bersama PT PII dan konsultasi dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Bappenas.
Sementara itu, Kota Manado mendapat pendampingan untuk proyek Angkutan Umum Massal Buy The Service (BTS), termasuk capacity building bersama PT PII, penyusunan pre-feasibility study, hingga pertemuan dengan investor dan penyedia bus listrik.
“Hasil pendampingan tersebut telah menghasilkan kontrak operasional dengan PT Bagong sebagai operator bus Buy The Service oleh Kementerian Perhubungan,” ungkap Joko.
Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow, BI Sulut turut mendukung pengembangan proyek Refuse Derived Fuel (RDF) melalui studi lapangan, business matching dengan investor, hingga forum investasi internasional di Osaka World Expo 2025.
“Hasilnya sudah ada Letter of Interest dari perusahaan Jepang, Urbanrig Co., Ltd,” kata Joko.(hilda)
