Pemprov Sulut Siap Tindak Tegas Pelanggar Protokol Covid-19

Gubernur Olly Dondokambey

Manado, SULUTREVIEW

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan saat ini sangat dipengaruhi oleh kondisi global, yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

“Sampai saat ini kita belum tahu, kapan Covid-19 ini akan berakhir. Kita juga belum dapat memprediksi kapan trend kurva epidemiologi ini menurun. Dengan kata lain kita masih berada di gelombang yang pertama yang belum kita ketahui dengan pasti kapan ini berakhir,” kata Olly saat menggelar video conference monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah dan penanganan dampak Covid-19 melalui video conference di Manado, Rabu (20/5/2020).

Untuk itu, Olly mengajak semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama mencegah penyebaran Covid-19 dengan menindak tegas setiap pelaku pelanggaran di tengah pandemi Covid-19.

“Kita tidak bisa berhenti dalam menyelenggarakan pemerintahan akibat dampak Covid-19 ini. Kita harus tetap bersama-sama dengan melaksanakan tugas tanggung jawab kita dan tentunya memberikan tindakan yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok termasuk para pelaku usaha yang melanggar apa yang sudah disampaikan dan diimbau oleh pemerintah,” ungkap Olly.

Di samping itu, Olly juga memastikan kehadiran pemerintah ditengah masyarakat dalam menghadapi dampak pandemi covid-19 dengan menyalurkan bantuan bahan pokok yang diperlukan masyarakat Sulut yang bersumber dari recofusing anggaran baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

“Kita melakukan kegiatan-kegiatan agar supaya masyarakat betul-betul merasakan kehadiran pemerintah. Di dalam pelaporan tadi semua sudah menyampaikan pemanfaatan anggaran yang ada di kabupaten dan kota masing-masing untuk mempersiapkan untuk kesehatan, bantuan sosial maupun jaring pengaman ekonomi yang ada,” kata Olly.

“Hal inilah yang harus terus kita laksanakan tugas tanggung jawab. Kita koordinasi terus antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam mengkoordinasikan program-program pemerintah untuk mewujudkan koordinasi dan keterpaduan program yang ada selama ini sehingga betul-betul masyarakat bisa mendapatkan manfaat,” imbuhnya.(hil)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *