Minahasa, Sulutreview.com – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa–Tomohon turun langsung ke tengah masyarakat dalam agenda strategis, Reses Masa Persidangan Tahun 2026.
Kegiatan ini dimanfaatkan oleh para wakil rakyat untuk menyerap berbagai aspirasi, kendala, serta kebutuhan warga mulai dari sektor pendidikan, pertanian, kelautan, UMKM, hingga infrastruktur fisik yang menyentuh masyarakat.
Anggota DPRD Sulut Vonny J Paat, menemui warga di dapil dengan dialog interaktif bersama ratusan peserta dari unsur kepala sekolah, guru, hingga siswa. Pihak sekolah mengusulkan anggaran renovasi gedung dan kelas yang sudah tua, bantuan seragam, alat tulis, beasiswa kurang mampu, hingga pengadaan bus sekolah.
Menanggapi permintaan tersebut, Vonny berkomitmen untuk membawa dan mengawal aspirasi warga sekolah ke tingkat pembahasan kebijakan daerah.
”Reses ini adalah momentum penting bagi kami untuk turun langsung mendengar kebutuhan masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Semua aspirasi dari SMK Negeri 1 Tondano ini, baik mengenai perbaikan sarana prasarana maupun bantuan pendidikan siswa, sudah kami catat secara mendalam dan akan dikaji untuk diperjuangkan dalam forum pembahasan anggaran dan kebijakan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Vonny Paat saat reses berada di SMK Negeri 1 Tondano pada Senin (03/08/2026).
Sementara itu, di Desa Tincep, Kecamatan Sonder, Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu melaksanakan reses yang dibarengi dengan aksi pengobatan gratis.
Warga setempat memanfaatkan pertemuan itu untuk menyampaikan persoalan rumitnya birokrasi, pupuk bersubsidi, program kesejahteraan lansia, serta bantuan fasilitas usaha mandiri bagi ibu rumah tangga.
Braien menjelaskan komitmen moralnya untuk terus mengawal hak-hak warga Desa Tincep di tingkat instansi teknis pemerintah provinsi.
“Saya ada, berdiri di sini, dan menjadi anggota dewan, itu karena bapak dan ibu serta seluruh masyarakat Desa Tincep yang mempercayakan saya duduk sebagai wakil rakyat. Apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan melalui reses ini menjadi komitmen saya untuk diperjuangkan ke pemerintah provinsi melalui instansi terkait,” tegas Braien di hadapan warga.
Aspirasi di sektor kelautan, pertanian, dan keagamaan turut diserap oleh Pimpinan DPRD Sulut dari Fraksi Partai Golkar, Inggried Sondakh, saat bertatap muka dengan warga Desa Kalasey Satu, Kecamatan Mandolang.
Berbagai elemen masyarakat mengusulkan bantuan bibit, pupuk, dan alat mesin pertanian modern, perahu serta alat tangkap untuk nelayan pesisir, pendampingan UMKM, hingga dukungan bagi pekerja keagamaan serta rumah ibadah.
Inggried memastikan seluruh masukan tersebut diinventarisasi secara cermat agar masuk dalam prioritas pembangunan.
”Seluruh aspirasi dari sektor keagamaan, UMKM, pertanian, hingga kelautan ini akan kami inventarisasi secara cermat untuk diperjuangkan melalui kewenangan legislatif di DPRD dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait,” tukas Inggried.
Di tempat terpisah, Anggota DPRD Sulut dari Fraksi PDI Perjuangan, Piere Makisanti, menemui warga Kelurahan Roong, Tondano Barat.
Isu infrastruktur mendominasi ruang diskusi, mulai dari perbaikan dan pengaspalan jalan perkebunan maupun jalan menuju tempat ibadah, perbaikan drainase untuk mencegah banjir, hingga pembangunan jembatan penghubung antarwilayah.
Kepada Pierre, warga mengeluhkan akses jalan dan drainase. Sejumlah keterbatasan infrastruktur diungkapkan langsung oleh warga.
Sonny Supit, representative warga lokal, menyoroti kondisi jalan di Tataaran 2 yang belum tertangani maksimal hingga memicu aksi perbaikan secara swadaya oleh masyarakat.
Tak hanya itu, serangkaian usulan perbaikan jalan turut mencuat, seperti:
Akses jalan menuju gereja yang belum tersentuh pengaspalan maupun paving block. Selanjutnya, jalan perkebunan di Tondano Barat menuju kawasan perkebunan Watulambot untuk menunjang ekonomi petani, pemasangan paving block akses Talete menuju SD GMIM 3 Tondano.
Tak kalah pentingya, pengaspalan jalan penghubung Marawas–Tumaluntung serta jalur Tataaran–Tondano–Tomohon. Kemudian, pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan sekitar SDN 1 dan SDN 6 guna membuka akses warga Wengkol dan Ranowangko, juga menjadi sorotan.
Piere menjelaskan bahwa pihaknya akan mengelompokkan setiap usulan sesuai dengan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
“Semua aspirasi ini akan kita klasterkan sesuai kewenangan, mana yang menjadi ranah Kabupaten Minahasa dan mana yang menjadi tanggung jawab Provinsi Sulut. Khusus usulan jalan yang masih terkendala status lahan, tentu harus diselesaikan dulu koordinasinya di tingkat bawah,” ungkap Piere Makisanti.
Rangkaian kegiatan reses para legislator Dapil Minahasa–Tomohon ini menjadi langkah nyata dalam membangun sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat demi menghadirkan pembangunan yang merata, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di Sulut.
Selanjutnya, anggota DPRD Provinsi Sulut Gracia Yubelinda Oroh pada reses II ini menyerap aspirasi konstituen di Desa Seretan, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa.
Politisi Partai Gerindra ini memberikan penjelasan mengenai mekanisme reses sebelum mendengarkan usulan warga.
Masyarakat setempat menyampaikan berbagai aspirasi penting, mulai dari infrastruktur perbaikan jalan ruas Watulaney–Seretan dan Tandengan–Maumbi, program sanitasi desa, pengusulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga bantuan bibit, pupuk, dan alat pertanian bagi para kelompok tani.
Menanggapi keluhan serta harapan warga, legislator Komisi III DPRD Sulut tersebut berjanji akan mengawal seluruh aspirasi agar bisa disalurkan baik ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
”Aspirasi yang masuk ini akan tetap diprioritaskan dan diperjuangkan. Semua usulan warga akan kami salurkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk dimasukkan ke Pemerintah Provinsi, dengan tetap memperhatikan kondisi efisiensi keuangan daerah saat ini,” ujar Gracia.(advertorial)
