Manado, Sulutreview.com – Komitmen memperbaiki tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sulawesi Utara terus diperkuat melalui sinergi antara Polda Sulawesi Utara, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pertamina, Hiswana Migas, dan sejumlah instansi terkait.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Polda Sulut, Selasa (9/6/2026), guna membahas persoalan antrean panjang di SPBU serta berbagai potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Salah satu fokus utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pengawasan penggunaan barcode subsidi yang masih ditemukan disalahgunakan oleh oknum tertentu. Penyalahgunaan tersebut dinilai berpotensi mengganggu distribusi BBM subsidi sehingga tidak tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pricylia Rondo, menyampaikan apresiasi kepada Polda Sulut yang dinilai proaktif menginisiasi langkah pengawasan bersama demi memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Menurutnya, kehadiran seluruh pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan adanya kesamaan komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi Polda Sulawesi Utara, khususnya Direktur Reserse Kriminal Khusus beserta jajaran yang telah menginisiasi pertemuan ini. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan menjadi langkah konkret yang akan kami kawal bersama demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Pricylia.
Ia menyampaikan, DPRD Sulut siap mendukung setiap langkah pengawasan yang dilakukan guna memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, para pihak sepakat untuk meningkatkan pemantauan dan pengawasan secara intensif dalam beberapa pekan ke depan. Komisi II DPRD Sulut juga menyatakan dukungan terhadap rencana operasi gabungan yang akan dilakukan untuk mengecek langsung kondisi distribusi BBM subsidi di lapangan.
Pricylia menilai langkah tersebut penting untuk meminimalisir praktik penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat serta menghambat ketersediaan BBM subsidi bagi kelompok penerima yang berhak.
“Tidak ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun. Siapa saja yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM subsidi harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Kami mendukung langkah tegas aparat agar distribusi BBM subsidi berjalan adil dan transparan,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, FX Winardi Prabowo, menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi akan diperkuat melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan masih ditemukan sejumlah modus penyalahgunaan barcode subsidi, mulai dari praktik jual beli barcode hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar dalam sistem.
“Kami menemukan beberapa indikasi penyalahgunaan barcode subsidi yang perlu menjadi perhatian bersama. Karena itu pengawasan akan diperketat dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” kata Winardi.
Ia menambahkan, pihak kepolisian berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran yang ditemukan dalam proses distribusi BBM subsidi.
“Kami tidak akan ragu mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum terhadap siapa saja yang terbukti melakukan penyalahgunaan. Tujuannya adalah menjaga hak masyarakat dan memastikan subsidi pemerintah tidak disalahgunakan,” tambahnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan distribusi BBM subsidi di Sulawesi Utara dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Dengan pengawasan yang semakin diperketat, manfaat subsidi pemerintah diharapkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan serta mampu mengurangi antrean panjang di sejumlah SPBU di daerah tersebut.(hilda)
