Bitung, Sulutreview.com– Sorotan demi sorotan dari kalangan expedisi dan sejumlah organisasi bongkar muat di Kota Bitung belakangan ini, terkait pelayanan di Terminal Peti Kemas Bitung yang tidak maksimal dipastikan bakal berpengaruh pada lonjakan harga sandang dan Pangan di Sulawesi Utara (Sulut).
Tak bisa dipungkiri, sampai saat ini arus barang dari pelabuhan untuk disuplai kepada buyer sering terlambat akibat alat berat bongkar muat di TPB kurang maksimal atau lambat sering tersendat yang berimbas pada pembiayaan biaya sewa storage peti kemas membengkak yang pada akhirnya harga-harga barang sandang dan pangan seperti beras bakalan melonjak tinggi.
“Kita bisa lihat fenomena di Sulut saat ini, bahwa harga beras sudah menyentuh angka 80 ribu perkilonya. Ini merupakan bagian dari dampak dari arus barang yang tidak maksimal di TPB,” kata Sekretaris INSA (Indonesia National Shipowners) Kota Bitung Eddi Ipsen kepada wartawan Selasa (08/07/2025).
Sebab penghasil beras, lanjutnya kebanyakan yang dekat Sulut adalah dari Sulawesi Selatan dan untuk ke Sulut paling banyak melalui Laut yaitu Pelabuhan Bitung.
“Nah kalau konteinernya lambat dibongkar, tentu akan berpengaruh di pada harga dipasaran nanti sebab biaya storage itu bayarnya per hari serta dan terhambat juga ke masyarakat, yang ujungnya harga harga barang akan naik drastis” ujarnya.
Menurutnya dampak sering melambatnya pelayanan di TPB sejak bulan Mei kapal-kapal kita 2 hari dan sampai 5 hari baru sandar. Dan bongkar muat lagi 2-8 hari tentu ini sangat merugikan karena diakibatkan kondisi alat-alat di TPB sudah banyak yang rusak. Dan menghambat distribusi barang.
“Apalagi pemerintah berharap biaya logistik itu murah sementara biaya pengeluaran di Pelabuhan Peti Kemas kita mahal,” jelas Ipsen.
Harapanya kata Ipsen bahwa, semoga pelayanan Peti Kemas cepat berbenah kita tidak mau minta harap banyak karena kita tau BUMN tidak bisa langsung mendatangkan alat baru, namun kita pingin alat-alat yang masih ada cepat diperbaiki setidaknya untuk jangka pendek ini sebab kalau pelabuhan lancar semuanya senang.
Sementara itu Ketua Alfi/Ilfa (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian Logistics & Forwarders Association) Sulut Ramlan Ifran mengatakan bahwa masalah ini adalah bukan cuma kami kalangan pelaku pengusaha melainkan ini kami anggap masalah Sulawesi Utara (Sulut). Namun pihak TPB menganggap ini hal sepele, sebab mungkin mereka dekat dengan kekuasaan atau mereka berpikir mereka satu satunya yang ada di Sulawesi Utara jadi semau-maunya dia untuk berkegiatan.
“Kami AlFI/ILFA dan seluruh anggota pelaku usaha semuanya bayar dimuka dalam hal administrasi di TPB, tidak ada hutang, kami hanya menuntut bagaimana pelayanan sesuai yang kami bayar kepada mereka (TPB red) itu saja, hal ini tidak terjadi kalau mereka secara profesional melaksanakan tugas mereka,” jelasnya.
Apalagi kata Haji Olan sapaan akrabnya, masalahnya adalah sejak kapal tiba harus berlabuh sesuai data yang kami pegang sejak bulan Mei ada 13 Kapal bayangkan saja 2-3 hari yang berlabuh di Selat Lembeh bulan Juni itu 11 Kapal bayangkan saja ini baru tahap awal sudah alami terkatung-katung dilaut.
Ini akan berimbas harga-harga barang tentu bakal naik. Hal ini sudah kami sampaikan ke Walikota Bitung di rapat Forkopimda dan kami sudah menyurat ke KSOP tidak ditanggapi juga lintas asosiasi tidak ditanggapi.
Setidaknya KSOP sebagai regulator untuk menanggapi masalah ini, untuk memanggil TPB terkait masalah sering lambatnya arus bongkar muat barang.
Apalagi kata Olan, pelabuhan Bitung kalau pelayanannya tidak ada perubahan seperti ini, julukan Hub Port atau Pelabuhan International jangan ada lagi di Kota Bitung, sebab sudah banyak pengusaha transhiping pindah karena tidak maksimalnya layanan di Pelabuhan Bitung.
“Kami akan terus menempuh menyampaikan masalah ini ketingkat yang lebih tinggi jika masalah ini masih berlarut-larut,” katanya.
Sebelumya pihak Terminal Peti Kemas Bitung melalui salah satu manager Muhamad Habibi dalam wawancara wartawan pada Selasa 8 Juli 2025 enggan menjawab soal sering keterlambatan bongkar muat di Pelabuhan karena mengaku bukan wewenangnya untuk menjelaskan.(zet)
