Bitung, Sulutreview.com– Janji Wali Kota Bitung Hengky Honandar dan Wakil Wali Kota Randito Maringka (HH-RM) di Pilkada Bitung, untuk tidak menghilangkan BPJS Kesehatan dan Mensejahterakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan program lainnya akhirnya terus bergulir ditepati.
Buktinya saat ini, Pemkot Bitung telah melancarkan membayar gaji dan semua tunjangan dan THR kepada ASN secara tepat waktu serta tidak lagi tunda menunda dengan alasan yang tidak jelas.
Apalagi, terbaru HH-RM melalui Sekretaris Kota Bitung, ir Rudy Theno, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa Pemkot Bitung sudah mulai membayar berbagai hutang yang sempat tertunda.
“Kami mulai dengan membayar hutang BPJS Kesehatan, honor Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Dinas Kesehataj, Dana Duka 2024–2025, serta hutang ke pihak ketiga,” kata Rudy Theno yang selangkah lagi akan meraih gelar Doktor di Unsrat Manado ini.
Menurut Rudy, langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Ia menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Selain itu, Pemkot Bitung juga merencanakan pembayaran sisa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan, serta honor bagi para kepala lingkungan (pala), ketua RT, dan Tenaga Harian Lepas (THL). Namun, hal ini akan sangat bergantung pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan,” jelasnya.
“Jika capaian PAD kita sesuai target, maka honor-honor tersebut akan segera dibayarkan. Prinsipnya, ini terus berproses sesuai kemampuan keuangan daerah,” tambah Rudy Theno.
Kondisi hutang yang ditinggalkan sebelumnya sempat membuat berbagai program tersendat, terutama yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat dan ASN.
Oleh karena itu, perbaikan sistem dan pelunasan kewajiban menjadi agenda penting bagi Hengky-Randito.
Langkah ini pun diapresiasi oleh sejumlah kalangan masyarakat dan tokoh pemerhati Kota Bitung , Darma Baginda.
“Kami menilai pemerintah telah menunjukkan niat baik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keuangan yang sempat menjadi polemik publik,” ujar Darma.
Di sisi lain, Pemkot juga mendorong peningkatan pendapatan melalui penguatan sektor retribusi dan optimalisasi pajak daerah agar keberlangsungan program pembayaran hutang tidak terganggu.
Dengan langkah konsisten ini, diharapkan stabilitas fiskal Kota Bitung bisa segera pulih, dan pelayanan publik kembali berjalan optimal tanpa hambatan anggaran.(zet)
