Wali Kota Hengky Honandar Temui Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni, Bicarakan Soal TPP, Jalan Masuk RS Pratama dan Perjalanan Dinas DPRD

Bitung, Sulutreview.com– Sebelum melangkah jauh dalam menjalankan aturan-aturan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan penerapan Harmonisasi efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE didampingi Sekretaris Daerah Kota Bitung Ir Ignatius Rudy Theno ST MT menemui Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. di Jakarta, pada Kamis (20/03/2025).

Pertemuan ini menjadi golden moment bagi Pemerintah Kota Bitung untuk mendapatkan arahan strategis terkait efisiensi anggaran dan pengelolaan keuangan yang lebih baik tepat sasaran dan tepat guna.

Wali Kota Hengky Honandar, melaporkan perkembangan positif dalam pengelolaan keuangan daerah, sesuai arahan pemerintah pusat..

“Kami bersyukur pengelolaan keuangan Pemkot Bitung sudah mulai membaik. Hak-hak pegawai kini sudah lancar, dan kami terus berupaya meningkatkan efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden,” ujar Hengky.

Kami memohon arahan terkait prioritas efisiensi, terutama apakah hanya untuk pendidikan, serta izin penggunaan APBD untuk perbaikan jalur jalan masuk ke RS Pratama yang saat ini kondisinya membahayakan pasien,” kata Honandar

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Agus Fatoni memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemkot Bitung.

“Yang pertama saya ucapkan Selamat atas pelantikan Bapak Hengky Honandar sebagai Wali Kota. Semoga dapat membawa Kota Bitung menuju kesejahteraan yang lebih baik,” ucap Agus.

Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur penunjangnya.

“Terkait jalan masuk ke RS Pratama, sebaiknya dikonsultasikan dengan PT. SMI, mengingat rumah sakit tersebut dibangun menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” jelasnya.

Dirjen Agus juga memberikan arahan terkait efisiensi perjalanan dinas DPRD dan pembayaran utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Perjalanan dinas DPRD sesuai edaran tetap wajib dipangkas 50%. Untuk utang TPP, dapat dibayarkan selama ada pengakuan utang dari BPK RI,” tambahnya.

Agus Fatoni yang pernah menjabat Gubernur Sulut, berharap sektor perikanan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung.

“Semoga produksi perikanan di Bitung semakin meningkat, sehingga dapat mendukung perekonomian masyarakat dan kota,” jelasnya

Di akhir diskusi, Hengky Honandar menyampaikan rasa terima kasih atas arahan yang telah banyak diberikan.

Kami sangat berterima kasih atas bimbingan dan arahan dari Pak Dirjen. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bitung,” tutup Hengky.

Pertemuan ini mencerminkan komitmen Pemkot Bitung untuk terus belajar dan berinovasi serta mengasah dalam pengelolaan keuangan daerah, demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.(zet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *