Manado, Sulutreview.com – Rapat koordinasi (rakor) penanggulangan pandemi Covid-19 pada saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta penanganan varian omicron menjadi agenda penting yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (27/12/2021).
Rakor yang digelar secara virtual itu, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian yang diikuti juga oleh Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dari ruang kerjanya.
Mendagri Tito Karnavian, pada rakor tersebut meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Forkopimda bersama seluruh takeholder untuk mewaspadai dan meningkatkan koordinasi terkait COVID-19 saat Nataru.
“Meski indikator pandemi saat ini relatif landai, kasus konfirmasi rendah, angka kematian yang rendah dan angka kesembuhan cukup tinggi, tetapi jangan sampai kita lengah dan terus waspada,” ungkap Tito.
Mendagri juga menyampaikan, bahwa saat Nataru telah terjadi mobilitas masyarakat. Sehingga kondisi ini tetap diawasi dengan baik oleh Pemda dan stakeholder terkait.
“Mobilitas masa yang bergerak seperti liburan dan potensi kerumunan yang dapat mengakibatkan penularan harus kita waspadai,” tegasnya.
Dia juga mengungkapkan agar daerah memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes). Yakni dengan mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di sektor yang berpotensi terjadi kerumunan.
“Saya minta kepala daerah dan aparat agar tegas melarang adanya kegiatan yang menyebabkan kerumunan seperti perayaan-perayaan, pawai dan arak-arakan,” tandasnya.
Selanjutnya, untuk mencegah varian baru omicron, Mendagri merinci 8 strategi yang perlu dikoordinasikan bersama-sama dengan baik antara pemerintah pusat, pemda dan seluruh stakeholder terkait.
Terdapat 8 strategi utama untuk penanggulangan pandemi COVID-19 pada Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 serta penanganan COVID-19 varian omicron yakni :
Pertama, protokol kesehatan 5 M terutama yaitu penggunaan masker dan menghindari kerumunan.
Kedua, pengetatan kedatangan dari luar negeri dan himbauan untuk tidak keluar negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan akan menyupervisi.
“Ketiga, penegakan aplikasi PeduliLindungi, Kemendagri akan membentuk Tim Supervisi dari Ditjen Otda tentang Perda/Perkada,” kata Tito. Dalam hal ini, juga dikeluarkan Inmendagri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Inmendagri Nomor 66 Tahun 2021 berlaku pada Tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.
Keempat, PPKM berbasis level dan Mikro. Dalam hal ini Kemendagri akan membentuk Tim Supervisi yang akan dieksekusi ke daerah dengan tujuan mencegah mobilitas masyarakat pada saat liburan Natal dan Tahun Baru.
Kelima, kesiapan Rumah Sakit dan Isolasi terpusat. Perlu dilakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh Stakeholder terkait di Daerah masing-masing oleh Kepala Daerah selaku Ketua Forkopimda,” tuturnya.
Keenam, mengintensifkan tracing dan testing (memperbanyak screening). Dalam hal ini perlu koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Forkopimda.
“Ketujuh, mempercepat vaksinasi terutama Daerah yang belum mencapai 7-% vaksin pertama, target lansia dan anak-anak 6-11 Tahun. Dalam hal ini, Kemendagri akan memberikan reward dan punishment dari hasil evaluasi awal Januari 2022,” ungkapnya.
Dan yang kedelapan adalah mempercepat riset omicron diantaranya, kecepatan penularan, dampak keparahan, dan kemampuan netralisasi antibodi.
Sebagai dasar ilmiah untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut mulai dari pengetatan atau pelonggaran kegiatan masyarakat, mobilitas kesiapan faskes, isoter, serta vaksinasi ini diperlukan agar booster yang baru maupun lansia dapat menjadi prioritas.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa penularan omicron menyebar lebih cepat dari pada Delta pada negara-negara yang telah mengalami transmisi komunitas.
“Melihat penyebaran omicron ini lebih cepat dari pada varian delta, dalam penerapan protokol kesehatan bagi perjalanan ke luar negeri dari Indonesia perlu dibatasi dengan ketat,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya menambahkan bahwa Indonesia perlu memperketat surveilans pada pintu masuk dalam hal tes PCR dengan metode S-gene target failure (SGTF) diperbanyak, mesin untuk memeriksa Whole Genome Sequence (WGS)
Budi Gunadi juga menambahkan akselerasi capaian vaksinasi termasuk pada lansia juga perlu dilakukan dengan baik.
“Persiapkan vaksinasi untuk anak-anak dan booster serta penyiapan tempat tidur, obat dan oksigen untuk perawatan pasien COVID-19, juga harus kita perketat agar meminimalisir varian Omicron ini,” tutupnya.
Pada rakor tersebut, Gubernur Olly turut didampingi Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Forkopimda Sulut, Pejabat Sekdaprov Asiano Gammy Kawatu, Asisten 1 dan Kadis Kesehatan Daerah Provinsi Sulut Debie Kalalo.
Diungkapkan Olly bahwa apa yang disampaikan Mendagri akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.(eda)
