Manado, Sulutreview.com – Sebagai garda terdepan dalam memastikan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) secara utuh dan tidak terdistorsi di ruang publik, menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (Diskominfo) Sulut.
Kepala Diskominfo Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, mengatakan bahwa seluruh informasi terkait kebijakan dan program Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, harus disampaikan secara utuh, akurat, dan terverifikasi.
“Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap memicu disinformasi, ini menjadi tantangan bagi Diskominfo,” ujar Hilimi saat melakukan diskusi bersama Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) di kantin PKK Provinsi Sulut, pada Jumat (17/04/2026).
Namun demikian, tantangan yang dihadapi saat ini tidaklah ringan. Selain harus bergerak cepat dalam merespons isu, Diskominfo juga dituntut untuk lebih transparan dan adaptif terhadap kritik publik.
Dalam konteks ini, sinergi dengan media, termasuk JIPS, dinilai sebagai langkah penting, meski belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar terkait kepercayaan publik.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan arahan Gubernur Yulius Selvanus dipahami secara benar oleh publik, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” lanjutnya.
Pernyataan Hilimi tersebut sekaligus menjadi refleksi bahwa komunikasi pemerintah tidak lagi bisa bersifat satu arah. “Publik kini menuntut keterbukaan, kecepatan, serta kejelasan informasi. Tanpa itu, ruang kosong akan dengan mudah diisi oleh spekulasi bahkan hoaks,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah jurnalis juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas data dan akses informasi dari pemerintah. Mereka menilai bahwa keterbukaan data bukan hanya soal transparansi, tetapi juga bagian dari upaya membangun kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.
Menanggapi hal itu, Zainudin mengakui bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan. Ia menyebut Diskominfo terus berupaya memperkuat sistem informasi serta koordinasi antar perangkat daerah agar penyampaian informasi lebih terintegrasi.
“Kritik dari teman-teman media menjadi bahan evaluasi bagi kami. Kami tidak menutup diri, justru ini menjadi dorongan agar ke depan komunikasi publik pemerintah bisa lebih baik, lebih terbuka, dan lebih responsif,” katanya.
Hilimi, pada kesempatan ini, menyatakan bahwa keberadaan JIPS menjadi wadah pertukaran gagasan antara pemerintah dan insan pers terkait dinamika komunikasi publik di era digital.
Ia menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif JIPS yang dinilai mampu membuka ruang dialog yang lebih kritis dan konstruktif.
Menurutnya, forum semacam ini penting untuk menjembatani pemahaman antara pemerintah dan media, terutama dalam menyikapi perkembangan isu-isu terkini yang bergerak cepat.
“Diskusi seperti ini sangat kami butuhkan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menyampaikan kebijakan. Media memiliki peran penting untuk memastikan informasi sampai ke masyarakat dengan benar,” ujar Zainudin.
Diskusi ini juga turut dihadiri oleh Kepala Bidang, Clief Wangke. Ia menekankan pentingnya membangun narasi pembangunan yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu dipahami secara luas oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.
“Ke depan, Diskominfo Sulut diharapkan tidak hanya menjadi corong pemerintah, tetapi juga berperan sebagai fasilitator komunikasi publik yang sehat,” tandasnya.
Menurutnya, arah kebijakan Pemprov Sulut tidak hanya tersampaikan, tetapi juga benar-benar dipahami dan mendapat partisipasi aktif dari masyarakat.
“Di tengah tantangan era digital, keberhasilan komunikasi publik pemerintah akan sangat ditentukan oleh konsistensi, transparansi, serta kemauan untuk terus membuka ruang dialog. Tanpa itu, kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama pembangunan akan sulit untuk dijaga,” pungkasnya.(hilda)
