Pemutahiran Data, Jajaran KPU Sulut Diminta Kerja Cermat dan Detil

Rakor pemutahiran data. Foto : istimewa
IMG-20210818-WA0009

Manado, Sulutreview.com – Analisis risiko dan pemahaman terhadap Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sangat penting, untuk itu, KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menggelar rapat koordinasi dengan KPU kabupaten/kota.

Rapat koordinasi yang digelar lewat zoom meeting ini, dibuka oleh ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardilles Mewoh, Selasa (26/10/21).

Bacaan Lainnya

Dalam arahannya, Mewoh menegaskan meski sifatnya non tahapan pemilihan, namun demikian prinsip-prinsip pemutahiran data pemilih perlu diperhatikan.

“Bagaimana caranya agar supaya data-data yang terinput benar-benar valid,” ungkap Mewoh.

Lanjutnya lagi, terkait dengan penggunaan sistem informasi data pemilih berkelanjutan (Sidalihjut), mohon supaya kita lebih cermat dan detil dalam bekerja.

Dia berharap ke depan prinsip-prinsip pemutahiran data pemilih bisa diaktualisasikan dalam pelaksanaan PDPB.

“Jika saat pemutahiran berkelanjutan ini, kita bekerja cermat dan data yang terinput benar-benar valid maka hal tersebut akan sangat membantu disaat tahapan pemutahiran data pemilih pemilu dan pemilihan tahun 2024,” harap Mewoh.

Sementara Usai dibukanya rapat koordinasi, dilanjutkan dengan penyampaian arahan dari anggota KPU Sulut Divisi Hukum dan Pengawasan, Meidy Y Tinangon.

Tinangon menyampaikan perihal pentingnya mengidentifikasi risiko dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kerja pemutahiran data pemilih berkelanjutan.

PDPB sebagai amanat Undang-undang Pemilu, katanya, rentan dengan risiko, karena menuntut data yang akurat, apalagi terkait dengan hak politik konstitusional warga negara sebagai pemilih.

“Dalam konteks PDPB apalagi dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan atau Sidalihjut, maka risiko-risiko seperti data yang kurang, atau tidak terverifikasi dan tidak sinkron dengan DPT dapat menimbulkan dampak negatif, apalagi ketika informasi tersebut tersaji ke publik atau pemilih,” terang Tinangon.

Mengingat potensi risiko yang besar, maka Tinangon menyarankan perlunya langkah pengendalian berupa SOP serta sistem verifikasi atau quality control terhadap data pemilih yang akan di input dalam Sidalihjut.

Dia juga mengingatkan peserta untuk memerhatikan tampilan website serta SOP untuk upload konten berita dalam website KPU kabupaten/kota.

Usai arahan Tinangon, Rakor dilanjutkan dengan dipimpin langsung Kadiv Perencanaan dan Data, Lanny Ointu.(lina)

banner 300x250