KPU Sulut Ikut Sukseskan Pembentukan Badan Adhoc

0
74
KPU Sulut yang diwakili oleh Wakil Kepala Divisi (Wakadiv) Sosialisasi,  Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Meidy Tinangon, hadir dalam kegiatan bersama KPU RI.

Bogor, Sulutreview.com – Anggota KPU dari 32 Provinsi yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) hadir dalam kegiatan rapat koordinasi evaluasi pembentukan badan Adhoc yang digelar oleh KPU RI, di Hotel Aston, Bogor (10-11/11/2020)

Rapat koordinasi bersama anggota KPU dari 32 Provinsi digelar untuk menyikapi telah berlangsungnya sejumlah tahapan pembentukan badan Adhoc.

Kegiatan yang digelar selama tiga hari, dibuka langsung oleh anggota KPU RI Divisi SDM, Ilham Saputra.

Dalam pembukaannya Saputra menekankan pentingnya kegiatan di masa tahapan ini sebagai antisipasi dalam meminimalisir kesalahan badan Adhoc dalam bertugas, juga dapat menghimpun masukan terhadap kendala-kendala yang dihadapi badan AdHoc selama ini.

“Dengan adanya evaluasi, KPU provinsi, KPU kab/kota dapat meniliki data base terkait keanggota badan adhoc, sehingga data base tersebut dapat digunakan untuk menjadi rekomendasi dalam pembentukannya dikemudian hari,” kata Ilham.

KPU Sulut yang diwakili oleh Wakil Kepala Divisi (Wakadiv) Sosialisasi,  Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Meidy Tinangon, hadir dalam kegiatan bersama KPU RI.

Terkait evaluasi pembentukan badan AdHoc, menurut Tinangon,  isu-isu penting yang dibahas dalam diskusi kelompok adalah Daftar Inventaris Masalah untuk pembentukan badan adhoc dan penanganan pelanggaran kode etik badan Ad Hoc.

“Sebagaimana diketahui KPU saat ini sedang dalam proses pembentukan KPPS bahkan ada beberapa Kabupaten / Kota hari ini sedang melaksanakan rapid test bagi anggota KPPS terpilih,” jelas Tinangon

Sedangkan untuk kewenangan penyelesaian pelanggaran kode etik PPK,  PPS dan KPPS yang telah diserahkan kepada KPU kabupaten/Kota, Tinangon menyebutkan bahwa sedang diupayakan optimalisasi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. KPU provinsi diminta memantau dan mengasistensi penanganan pelanggaran kode etik badan Ad Hoc oleh KPU kabupaten/Kota.

“Ini semua untuk mengawal Pilkada yang berintegritas dan berkualitas,” kata Tinangon.

Rakor ditutup oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman. Dalam arahannya Arif menegaskan bahwa dirinya optimis jika persoalan-persoalan dalam setiap tahapan bisa diselesaikan.(lina)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here