Pemprov Sulut Totalitas Tangani Pandemi Covid-19, Siapkan Fasilitas Terbaik bagi Penyintas

0
655

Manado, SULUTREVIEW

Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) terus dimaksimalkan Pemprov Sulut. Antara lain dengan menyiapkan sarana rumah singgah atau ruang isolasi bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Bahkan lebih dari itu menyiapkan berbagai fasilitas terbaik yang dibutuhkan penyintas Covid-19.

Gubernur Olly Dondokambey saat memberikan keterangan tentang penanganan Covid-19.

Untuk rumah singgah, Pemprov Sulut menyiapkan fasilitas yang tersebar di beberapa lokasi, seperti Bapelkes Malalayang (270 kamar), Kantor Diklat Maumbi (100 kamar), LPMP Pineleng (40 kamar) dan Asrama Haji Tuminting (300 kamar). Selanjutnya, RSUD Bitung (20 kamar) serta RSUD Noongan (6 kamar).

Total kamar yang disiapkan berjumlah 760. Tujuh Rumah Singgah tersebar di Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa.

Gubernur Olly sedang memantau kesiapan rumah singgah.

Menurut Gubernur Sulut Olly Dondokambey, rumah singgah yang disediakan Pemprov Sulut merupakan amanat dari protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Tujuannya untuk menanggulangi penyebaran wabah virus corona di Bumi Nyiur Melambai.

“Rumah singgah ini diperuntukkan bagi warga Sulut yang pulang kampung. Baik lewat akses udara, laut maupun darat. Sebelum mereka pulang ke rumah, apabila dinilai perlu untuk isolasi selama 14 hari, ada tempatnya,” ungkap Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE didampingi Ketua Deprov Sulut Andrei Angouw berkunjung ke Kantor Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan di Jalan Teterusan Mapanget, Minahasa Utara, pada Senin (13/04/2020).

Rumah singgah itu menjadi tempat bagi warga yang berstatus ODP.

Keberadaan rumah singgah untuk menampung Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan riwayat perjalanan.

Sesuai dengan protokol sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kemenkes, warga berstatus ODP dapat diisolasi mandiri di rumah masing-masing. Namun, untuk kebutuhan sehari-harinya ditanggung secara mandiri. Tapi bisa juga ODP ini diisolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah atau pihak lainnya. Di Rumah singgah ini, pengawasan dilakukan oleh dokter, tenaga medis dan aparat TNI/Polri, kebutuhan harian warga yang berstatus ODP, ditanggung oleh pemerintah.

Rumah singgah ini berbeda dengan rumah sakit rujukan seperti wisma atlet. Di wisma atlet ini diperuntukkan bagi warga yang berstatus PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan positif covid-19.

Makanya di wisma atlet ini disediakan fasilitas yang sama dengan rumah sakit pada umumnya. Sedangkan rumah singgah lebih mirip rumah pribadi. Hanya saja, jika ODP di isolasi di satu tempat atau lebih, selain kebutuhan harian ditanggung pemerintah, juga memudahkan kontrol tenaga kesehatan dan keamanan.

Pasalnya, di berbagai tempat masih banyak warga berstatus ODP yang tidak disiplin. Belum selesai isolasi mandiri selama 14 hari, sudah keluar rumah dan berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga potensi tertular dan menulari makin besar.

Selain itu, untuk warga yang berstatus ODP, Rumah Singgah juga diperuntukkan untuk tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, maupun orang-orang yang bekerja dalam penanganan pandemi ini. Sopir ambulance misalnya. Di banyak daerah, petugas kesehatan tidak lagi pulang ke rumah tapi tinggal di Rumah Singgah.

Namun, keberadaan Rumah Singgah ini ditanggapi pro kontra warga masyarakat. Di Mapanget dan Pineleng misalnya. Warga sekitar di dua lokasi ini menolak Kantor Pusat Krisis Kesehatan, LPMP dan Asrama Haji dijadikan rumah singgah. Pertimbangannya di dua lokasi tersebut dekat dengan rumah penduduk. Bahkan ada anggota Deprov Sulut Sulut yang ikut menolak.

Akibat penolakan itu, saat ini Rumah Singgah yang beroperasi baru Badan Diklat Sulut. Ada 7 warga pelaku perjalanan dari luar daerah yang berstatus ODP, sedang diobservasi. Pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat, berupaya mencari jalan keluar untuk mengatasi polemik tersebut.

Di tengah polemik itu, Wagub Sulut Drs. Steven Kandouw menawarkan dan merelakan salah satu kediamannya, tepatnya base camp di Desa Paleloan, Tondano sebagai Rumah Singgah.

“Pemprov saat ini tengah melakukan upaya dalam penanganan COVID-19 salah satunya dengan peningkatan fasilitas seperti rumah singgah. Meski terjadi resistensi tapi kami yakin niat baik pemerintah akan berjalan dengan baik,” katanya di hadapan wakil rakyat Sulut saat rapat paripurna pada.

Suami tercinta Dokter Devi Kartika Tanos ini, mengaku keinginan untuk menjadikan salah satu kediamannya sebagai Rumah Singgah, tidak didasari oleh kepentingan pribadi apalagi politik. “Motivasi saya semata-mata karena pertimbangan kemanusiaan. Pak Gubernur sudah menegaskan bahwa dalam memerangi wabah covid-19 ini jangan disisipi kepentingan politis. Tanggalkan semua perbedaan, mari kita bersatu melawan corona di daerah kita,” paparnya.

Penyediaan Rumah Singgah ini, memang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi. Tapi juga wajib disediakan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Bahkan pemerintah kecamatan dan desa serta kelurahan dapat menyediakan Rumah Singgah. Pihak swasta dan warga bisa melakukan hal yang sama. Di beberapa daerah, ada beberapa warga yang berinisiatif menjadikan salah satu rumah mereka sebagai Rumah Singgah.

Pemerintah kabupaten dan kota di Sulut, juga berupaya agar bisa menyediakan Rumah Singgah. Misalnya, Pemkab Minahasa yanh menyediakan Rumah Singgah, berlokasi di Stadion Maesa, Tondano. Tersedia 42 kamar dengan fasilitas memadai. Direncanakan akan beroperasi akhir April dan akan diawasi oleh tenaga kesehatan dan aparat keamanan.

Di Kabupaten Sitaro juga. Saat ini pemerintah setempat tengah merampungkan pembangunan Rumah Singgah. Direncanakan juga akhir April sudah rampung. Tempat ini akan diperuntukkan bagi warga Sitaro yang datang dari Manado atau luar daerah. Lokasinya di tiga wilayah yakni Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro. Di kabupaten dan kota di Sulut juga sedang berupaya untuk menyiapkan Rumah Singgah.

Terkait dengan Rumah Singgah, Gugus Tugas Covid-19 Sulut mengadakan rapat pada Sabtu, 18 April 2020. Rapat yang dihadiri oleh pejabat Pemprov Sulut, Ass Ops Kodam Merdeka, Karo Ops Polda Sulut dan pejabat terkait.

Tujuannya untuk mempertajam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Rumah Singgah. “Ada beberapa point yang dibahas dan disepakati. Salah satunya soal sosialisasi tentang fungsi dan manfaat Rumah Singgah harus melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Termasuk meminta kepada kabupaten dan kota untuk menyediakan Rumah Singgah,” ungkap Asisten I Sekdaprov Sulut Drs. Edyson Humiang.

Semoga pemerintah baik provinsi, kabupaten dan kota bisa secepatnya menyediakan Rumah Singgah. Mengingat pentingan keberadaan fasilitas tersebut. Termasuk juga memperhatikan dan mempertimbangan aspirasi masyarakat terkait lokasi dan pentingnya literasi dan edukasi soal keberadaan Rumah Singgah dari pemerintah setempat.(hil/*)

(ADVERTORIAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI SULUT)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here