Wabup Dondokambey Ungkap Peran Penting SDM Pengelola Keuangan Daerah

0
96

Mandolang, SULUTREVIEW

Pengetahuan dan kemampuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara, PPK dan PPTK di Kabupaten Minahasa dalam pengelolaan keuangan daerah, terus ditingkatkan kapasitasnya.

Pasalnya, seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya perubahan aturan-aturan di bidang pengelolaan keuangan, maka pemerintah tentu tidak boleh tinggal diam dan harus selalu melakukan langkah-langkah penyesuaian.

“Pemahaman keuangan harus diberikan kepada mereka yang berkecimpung dalam bidang pengelolaan keuangan di masing-masing OPD. Sebab kondisi saat ini selalu menuntut ASN untuk bisa meningkatkan kemampuan dalam bidang pengelolaan keuangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa terus melakukan pembinaan SDM,” ungkap
Wakil Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si saat membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2020 di Mercure Manado Tateli Resort & Convention, Rabu (11/03/2020)

Salah satu strategi pembinaan yang dilakukan, sambung Dondokambey adalah dalam bentuk bimtek pengelolaan keuangan daerah, khususnya SIMDA, kebijakan perpajakan, sistem penggajian, pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan serta, umum pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

“Bimtek ini tujuan mempersiapkan aparatur pengelola keuangan daerah yang andal. Untuk itu, bimbingan teknis yang saudara ikuti ini memiliki esensi yang sangat strategis dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur yang profesional dibidang pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara terbit, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Perlu diketahui bahwa indikator-indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, ketetapan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tingginya penyerapan APBD. Kualitas opini pemeriksaan BPK dan perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Terlebih Kabupaten Minahasa berusaha untuk mepertahankan oponi WTP yang ke-6 dari BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kepada para peserta wabup mengingatkan, bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini, mencerminkan adanya kepercayaan pimpinan yang cukup besar dalam pengelolaan keuangan pada OPD di mana mereka bertugas. Kepercayaan pimpinan kepada diharapkan bermuara pada peran dan fungsi mereka sebagai aparatur pengelola keuangan daerah dalam mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi pada unit kerja dimana saudara ditempatkan.

Ditegaskan wabup, kegagalan dalam pengelolaan keuangan daerah akan berakibat fatal bagi kinerja OPD.

“Opini hasil pemeriksaan BPK akan menjadi salah satu indikator dari pengelolaan keuangan daerah. Harapan saya kedepan setelah saudara mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis ini yaitu adanya perubahan sikap, peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan serta pemahaman berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan daerah,” kunci wabup.

Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Setyo Nugroho, Korwas APD,  Mardyanto Arif, narasumber, Eduard Sompotan dan I Ketut Parwata, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Minahasa, Drs. Donald Wagey, MBA.(engel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here