Manado, SULUTREVIEW
Kejayaan kelapa di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang berhasil melambungkan nama Bumi Nyiur Melambai, menjadi kenangan yang ingin diulang oleh para petani.
Namun di luasan lahan 270 ribu hektar, para petani mengalami pesimisme yang semakin dalam, menyusul anjloknya harga kopra hingga di level Rp5,800.
Media pun menyorot petani semakin menjerit dan berharap pemerintah mengembalikan harga pasar di level yang semestinya. Bahkan pemerintah pun didesak mengembalikan peningkatan volume ekspor. Mengingat hal ini menjadi salah satu parameter pertumbuhan ekonomi.
Akan fenomena tersebut, Pemprov Sulut melalui Biro Protokol dan Humas Setdaprov Sulut menggelar
Media Gathering. Ekspektasinya, agar para jurnalis dapat menarik benang merah, sehingga persoalan kelapa ada solusinya.
Judul pembahasan yang dipilih pun memberikan semangat baru, yang tujuannya bukan hanya sekedar mengulik tetapi juga membuka tabir kelam kelapa Sulut, yakni ‘Optimisme Kebangkitan Kembali Perkebunan Sulut’.
Kepala Bagian Humas Setdaprov Sulut, Christian Iroth tampil sebagai moderator pada Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri 40-an wartawan yang tergabung dalam Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) yang digelar di Lobby Lantai I Kantor Gubernur, Jumat (15/11/2019).
Kepala Dinas Perkebunan Sulut Refly Ngantung, komoditas kelapa, pala dan cengkih menjadi komodoti seksi yang sangat diminati penjajah, seperti Spanyol dan Belanda.
“Mengapa karena memang di negara mereka tidak ada, makanya mereka datang ke Maluku dan Sulut. Bahkan sampai sekarang, komoditas ini sangat diminati. Hanya saja yang masih perlu disikapi adalah komoditas yang kita ekspor masih dalam bentuk raw material. Belum bahan jadi sehingga margin yang diterima petani, pedagang dan eksportir masih rendah,” ungkap Ngantung.
Daerah seperti Minahasa Utara (Minut) dan Minahasa Selatan (Minsel) rata-rata menghasilkan 3 ton kopra kering per hektar per tahun. Sementara daerah lain hanya 500 kg per hektar. Sehingga rata-rata saat ini hanya 1,2 ton per hektar per tahun. “Jadi kelapa Sulut saat ini tidak lagi maksimal produksinya. Karena rata-rata sudah kelapa tua, yang tidak lagi menghasilkan buah. Jadi hanya tinggal daunnya,” ungkap Ngantung.
“Hal inilah yang menyebabkan produksi turun, ditambah lagi permintaan pasar dunia yang kurang sehingga harga kopra ikut turun. Nah, lantas bagaimana menyikapinya, petani jangan hanya fokus pada raw material tetapi harus lebih mengedepankan diversifikasi
“Peningkatan sumber daya manusia dan diversifikasi komoditi perkebunan sangat penting. Sebab, mengontrol harga kopra, pala dan cengkeh itu sangat sulit. Namun ada tiga jalan keluar yaitu meningkatkan kemampuan dan semangat kerja petani. Kedua, diversifikasi produk misalnya diversifikasi produk turunan kelapa. Ketiga, diversifikasi komoditi dengan memanfaatkan Iahan. Jika ada lahan satu hektar kita bisa tanam kelapa, cabai, jagung dan lainnya,” ujarnya.
Selanjutnya terkait turunnya permintaan pasar dunia terhadap kopra diakibatkan, karena saat ini minyak nabati dunia digantikan dengan minyak bunga matahari dan minyak jagung.
“Selain kelapa dan sawit, pasar dunia saat ini memanfaatkan minyak bunga matahari dan minyak jagung. Sehingga hal ini menjadi pemyebab berubahnya harga pasar minyak nabati dunia,” tandasnya.
Kendati demikian, tambah Ngantung, Pemprov Sulut telah mengantisipasi hal ini dengan menyiapkan alat pengolahan minyak kelapa di Sulut.
“Solusinya dengan meningkatkan konsumsi minyak kelapa dalam negeri. Selain itu, petani juga bisa mengolah kelapa menjadi VCO,” tandasnya.
Menariknya, Ngantung juga menyebut kelapa dalam asal Sulut masih organik, yang merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki kelapa terbaik dunia. Adapun pala Sulut yang terdapat di Siau juga sudah mendunia dan memiliki sertifikat indikasi geografis.
“Untuk cengkeh, kita sendiri punya indikasi geografis cengkih Minahasa yang punya kadar tinggi yakni kadar eugenol pada cengkeh dibandingkan daerah yang lain di Indonesia sehingga kita punya posisi tawar yang tinggi,” paparnya.
Menariknya, Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Sulut Eko Adi Irianto mengungkap bahwa ada permainan politik dibalik anjloknya harga kopra.
“Kita tidak bisa lepas dari politik, hampir mustahil mengendalikan harga kopra. Contoh sawit produksinya luar biasa, tetapi di sisi lain produksi yang lain mengambil alih posisi minyak nabati. Sebut saja
minyak jagung, minyak matahari dan lainnya. Nah mereka juga ingun melindungi petani, sehingga kita tidak bisa lepas dari politik,” katanya sembari menambahkan jika kelapa Sulut ingin maju, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah diversifikasi berikut mengubah mekanisme transportasi tanpa harus melewati pelabuhan Jakarta maupun pelabuhan lainnya. Diharapkan melalui pelabuhan Bitung langsung menyasar negara tujuan. Sehingga tidak menambah cost.
“Pelabuhan Bitung memang dipersiapkan menjadi hub port. Tetapi kan belum kesampaian. Ini yang menjadi salah satu kendala yang harus disikapi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara Dendi Handiyatmo mengatakan perkebunan kelapa Sulut sesuai Badan Pusat Statistik (BPS) masuk dalam sektor pertanian. Di mana pada tahun 2010 share kopra pada perekonomian sebesar 30%, sekarang 21%. Kemudian share PDRB output terhadap perekonomian 7,25%, angka yang cukup besar. Dan pada 2018 turun 4,45%.
“Sebetulnya ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Karena ekspor lemak nabati dengan produk share sebesar 42%. Pada tahun 2019, yakni pada Januari hingga September turun 220 juta US dollar. Kopra ada tapi hasil olahan turun,” tandasnya.
Pada kesempatan ini, juga dihadirkan sejumlah petani kelapa, Frederik Kawilarang dan Kordi JIPS, Rolf Lumintang.(eda)
