web analytics

Forum Puspa Sulut Sepakat Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Forum Puspa Sulut Sepakat Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulut, Mieke Pangkong.

Manado, SULUTREVIEW 

Keberadaan forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Sulawesi Utara (Sulut) diharapkan semakin peka menyikapi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulut, Mieke Pangkong mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengalami peningkatan signifikan.

“Perlindungan terhadap perempuan dan anak itu menjadi tanggung jawab seluruh elemen. Termasuk di dalamnya Forum Puspa,” ungkapnya saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Forum Puspa Daerah Bidang PPPA di hotel Lagoon, Rabu (6/11/2019).

Keberadaan forum Puspa yang berada di bawah tanggung jawab Dinas PPPA, tidak dapat mengelak dari berbagai kasus yang terus bertambah.

“Hal ini memerlukan perhatian dan kepedulian bersama. “Ayo kita sama-sama meminimalisir kasus-kasus tersebut. Saya berharap sinergitas dengan Puspa bisa lebih erat lagi,” sebutnya.

“Forum Puspa sangat strategis dalam menyikapi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Karena di dalamnya terdapat sejumlah elemen, mulai dari akademisi, LSM, pemerhati perempuan dan anak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga beberapa instansi terkait lainnya,” katanya kembali.

Forum Puspa Sulut, saat ini sudah ada kepengurusan baru. Diharapkan akan lebih responsif terhadap berbagai kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak.

  “Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap kepengurusan baru Forum Puspa ini lebih responsif program dengan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebab penyelesaian persoalan perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah saja,” tambah Mieke.

Sementara itu, terkait anggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang minim, tidak mematahkan semangat dalam mengakhiri berbagai problematika yang dihadapi forum Puspa. Terutama dalam menjawab semangat three-end.

“Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akhiri perdagangan orang dan akhiri kesenjangan ekonomi perempuan. Hal ini perlu koordinasi semua pihak, baik pusat, pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Perempuan dan Anak, dunia usaha maupun media di wilayah kerja masing-masing,” jelasnya

Sementara itu, Asisten Deputi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha KPPPA-RI, Sri Prihantini L Wijayanti, menuturkan forum Puspa harus menjadi penyeimbang untuk membantu pemerintah. Terutama berkaitan dengan penyusutan anggaran, Wijayanti mengakui hampir semua Kementerian dipangkas anggarannya dengan alasan tertentu.

“Tapi karena subjeknya manusia kita harus tetap maju dan jadi tugas kita semua untuk menangani persoalan perempuan dan anak ini dengan lebih totalitas,” kata Wijayanti.

Dijelaskannya juga bahwa forum Puspa dibentuk tahun 2017 dan di Sulut sudah banyak mengerjakan tugasnya.

“Saya mengingatkan agar forum Puspa bisa terus fokus. Paling tidak jika melihat seorang perempuan anggaplah dia sebagai ibu kita agar benar-benar peduli. Serta bila melihat seorang anak, anggaplah anak itu anak sendiri agar anak-anak ini lebih diperhatikan,” papar dia.

Kementerian PPPA, lanjutnya, optimis dengan kebersamaan, persoalan ini semakin berkurang dan hingga akhirnya impian bersama mensejahterakan perempuan dan anak bisa terwujud.(srv)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply