Jakarta, SULUTREVIEW
Puluhan wartawan ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Bank Sentral Republik Indonesia, pada Rabu (23/10/2019).
Di momen spesial ini, para wartawan disambut langsung oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko.
Onny menjelaskan tentang Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Menurut Onny, pembayaran yang direalisasikan melalui aplikasi uang elektronik server based atau dompet elektronik, atau mobile banking ini akan direalisasikan pada awal tahun 2020 mendatang.
“Pemanfaatan QRIS sangat efisien baik bagi merchant maupun konsumen. Sebab, nantinya hanya perlu satu kode unik untuk melakukan pembayaran dengan berbagai aplikasi dompet digital,” katanya.
Dengan adanya QRIS, sambung Onny, masyarakat akan diedukasi untuk menabung.
“QRIS menjadi literasi bagi masyarakat untuk menabung. Jadi tidak perlu buka dompet, cukup gunakan handphone,” ujarnya sambil menambahkan QRIS menjadi sistem pembayaran digital masa depan.
Diketahui, QRIS yang mengusung semangat dengan motto UNGGUL yakni Universal, Gampang, Untung dan Langsung, dimaksudkan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan serta memajukan UMKM.
“Dengan demikian standar QR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk Indonesia Maju,” tandasnya.
Makna branding UNGGUL mengandung makna, yaitu pertama, Universal. Artinya, penggunaan QRIS bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri.
Kedua, Gampang, masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggaman ponsel.
Ketiga, Untung, transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi
berlangsung efisien melalui satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel.
Keempat, Langsung, transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran.
QRIS disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan standar internasional EMV Co.1.
Tujuannya adalah untuk mendukung interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang lebih luas dan mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antarpenyelenggara, antarinstrumen, termasuk antarnegara.
Untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment model Merchant Presented Mode (MPM) di mana penjual atau merchant yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli atau customer ketika melakukan transaksi pembayaran.
Dari sisi tarif transaksi QRIS dapat dilakukan secara on-us (satu jaringan alat pembayaran) dan off-us (multi jaringan alat pembayaran). BI mengenakan biaya 0,7 persen dari transaksi kepada penjual (Merchant Discount Rate/MDR). Tarif ini berlaku untuk penjualan biasa. Sedangkan untuk transaksi di sektor pendidikan tarifnya 0,6 persen. Pembelian bahan bakar minyak akan dikenakan biaya transaksi 0,4 persen.
Skema tarif transaksi ini lebih rendah dibandingkan transaksi konvensional seperti lewat ATM, kartu kredit, maupun lewat mesin Electronic Data Capture (EDC) di mana konsumen menanggung beban biaya transaksi 3-5 persen.
Terkait Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), BI mendorong masyarakat menggunakan kartu ATM/Debet berlogo GPN.
“Untuk kartu GPN sudah terdistribusi sebanyak 44,4 juta. Dan untuk memfasilitasi penukaran kartu berlogo GPN, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan perbankan,” tukasnya.
Kata Onny, dengan penggunaan kartu berlogo GPN, masyarakat akan memperoleh manfaat. Pertama, masyarakat dapat mengunakan kartu ATM/Debet berlogo GPN untuk melakukan transaksi di semua kanal pembayaran di seluruh Indonesia.
Kedua, masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman karena kartu ATM/Debet GPN telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang terstandarisasi serta seluruh proses dilakukan di dalam negeri melalui jaringan domestik. Ketiga, masyarakat tidak dikenakan biaya oleh merchant dikarenakan penetapan Merchant Discount Rate (MDR). Keempat, masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar karena seluruh kanal pembayaran sudah saling terkoneksi (interkoneksi) dan saling dapat diwujudkan (interoperabilitas).
Kelima, biaya administrasi yang lebih murah karena seluruh pemrosesan dilakukan di domestik sehingga lebih efisien.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Indonesia Sulawesi Utara, Arbonas Hutabarat mengatakan iven gathering akan menambah dan meningkatkan wawasan wartawan.
“Berbagai informasi yang langsung disampaikan Pak Onny ini kami harapkan dapat meningkatkan literasi para wartawan,” tandasnya.(eda)
