Manado, SULUTREVIEW
Wakil Gubernur (wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Steven OE Kandouw mengusulkan agar pembangunan infrastruktur perhubungan di Bumi Nyiur Melambai dapat terintegrasi dengan daerah lainnya.
Hal itu sangat penting, mengingat Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk melakukan pemerataan pembangunan.
Berdasarkan fakta yang ada, menurut wagub, pembangunan di wilayah Sulawesi, lebih fokus dan terpusat di Makasar Provinsi Sulawesi Selatan.
Di mana pembangunan terus digenjot dan berkembang pesat. Hal itu dapat dilihat dari pembangunan jalan tol. Berikut jalan lintas Sumatera Utara maupun tol lintas Kalimantan. Sementara Sulut masih tertinggal.
“Ini yang menjadi mimpi kita pembangunan perhubungan yang terintegrasi dapat diwujudkan di Sulawesi Utara,” kata wagub di sesi Konsultasi Regional Pulau Sulawesi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 di hotel Sintesa Peninsula, Senin (5/8/2019).
Di hadapan Sekretaris Utama (Sestama) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, wagub juga menyampaikan tentang disparitas kesenjangan pertumbuhan ekonomi, kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan penciptaan lapangan pekerjaan yang ada di seluruh Pulau Sulawesi.
Menurutnya poin-poin tersebut belum merata. “Begitu juga dengan cara pandang kita tentang pembangunan road map infrastruktur. Di mana secara umum, Sulawesi Utara belum begitu mantap Harapan kami agar masalah infrastruktur ini menjadi perhatian Kementerian PPN/Bappenas,” jelas Kandouw.
Kandouw juga menyebutkan bahwa berbagai persoalan pembangunan infrastruktur juga menjadi titipan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.
“Pak Gubernur titip pesan agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak yang efektif daan efisien bagi rakyat,” kata Wagub Kandouw.
Wagub juga menyampaikan keprihatinan atas hubungan koordinasi instansi vertikal di Sulut. Menurutnya, sampai sejauh ini instansi pusat yang ada di daerah cenderung jalan sendiri.
“Sampai sekarang saya sebagai wakil gubernur yang sudah mau menyelesaikan masa jabatan tidak tahu orang-orang dari Kementerian Perhubungan. Demikian juga dari Kementerian Kelautan Perikanan tidak pernah ada koordinasi,” ujarnya.
“Memang betul ini istansi vertikal tetapi wilayahnya kan ada di kabupaten/kota. Saya merasa pejabat Kementerian pusat merasa ada di dunia lain padahal ada di daerah kita,” ketus Kandouw.
Selain itu, Kandou juga berharap pada Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dapat dipikirkan tentang kemajuan Sulut. “Hanya Sulawesi Selatan, yakni Makassar yang masuk 20 besar dalam berbagai bidang. Tetapi di luar pada itu seluruh Sulawesi ini, pendidikan masih jauh di bawah. Untuk itu menurut hemat kami perlu ada drive khusus dari pemerintah pusat dan PPN bagaimana dapat meningkatkan SDM,” bebernya.
Sebelumnya, Sestama Kementerian PPN/Bappenas, Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf pembahasan konsultasi regional memanfaatkan pendekatan tematik integratif.
“RPJM daerah yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah perlu memperhatikan RPJM nasional yang kita susun ini,” tukasnya
Diketahui, pembahasan konsultasi regional terbagi dalam tiga desk, yakni infrastruktur, SDM dan revolusi mental serta ekonomi dan lingkungan hidup serta polhuhankam.
Kegiatan ini dihadiri oleh para gubernur, bupati dan walikota serta kepala Bappeda tingkat, provinsi, kabupaten, kota dan regional. Berikut perwakilan organisasi masyarakat, sipil, rektor dan pimpinan universitas perguruan tinggi serta perwakilan Kadin dan Bank Indonesia di regional Sulawesi.(eda)
