Manado, SULUTREVIEW
Pada 2020 mendatang, sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bakal menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menyikapi moment pesta demokrasi tersebut, Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw mendesak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), untuk memikirkan persoalan tersebut.
Menurut Kandouw, biaya yang dibutuhkan untuk pilkada diplot sebesar Rp500 miliar, sementara APBD Provinsi Sulut hanya sebesar Rp2 triliuan. Dengan demikian dana yang terserap mencapai 25 persen.
“Kalau pilpres (pemilihan presiden) yang mencapai Rp7 triliun bisa dibiayai, maka diharapkan pemerintah pusat dapat membiayai pilkada,” Kata Kandouw pada Konsultasi Regional Pulau Sulawesi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 di hotel Sintesa Peninsula, Senin (5/8/2019).
Lanjut kata Kandouw, tidak semua kabupaten/kota di Sulawesi memiliki APBD dengan kategori tinggi.
“APBD kita rata-rata menengah alias tidak mampu membiayai diri sendiri. Dengan demikian tidak mampu juga, jika harus membiayai demokrasi,” tukasnya.
Menariknya, selain Kandouw, kegiatan yang dihadiri Sekretaris Utama (Sestama) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan uneg-unegnya.
Salah satunya, Bupati Bolaang Mongondow Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow, yang menyebutkan bahwa daerahnya memiliki kekayaan alam yang melimpah. Namun sampai sejauh ini, pembangunan yang terealisasi belum menunjukan peningkatan signifikan.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Landjar, mendesak Kementerian PPN/Bappenas komitmen dengan arah pembangunan. Jangan sampai dalam merealisasikannya mendapat intervensi dari pihak mana pun. Dalam artian fokus pada RPJMN.(eda)
