Manado, SULUTREVIEW
Langkah bijak ditempuh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan pemberian perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan syariah perbankan, utamanya debitur maupun proyek yang berada di lokasi bencana gempa dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah.
Kebijakan itu diputuskan melalui Rapat Dewan Komisioner OJK pada Selasa (9/10/2018) di Bali yang tujuannya untuk membantu pemulihan usaha debitur dan perbankan, serta perekonomian wilayah yang terkena dampak bencana alam.
Dijelaskan Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Anto Prabowo, sebagaimana siaran pers yang diteruskan oleh Kepala OJK Sulutgomalut, Elyanus Pongsoda, bahwa perlakuan khusus diberikan untuk penilaian kualitas kredit/pembiayaan syariah, restrukturisasi, dan pemberian kredit/pembiayaan syariah baru yang ada di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
“Berdasarkan data sementara yang diterima OJK, terdapat 13.233 debitur yang tersebar di enam cabang bank umum konvensional yang terdampak bencana alam dengan total baki debet kredit sebesar Rp1,6 triliun. Sementara data dari BPD Sulteng, cabang bank umum, BPR dan perusahaan IKNB masih dalam proses pengumpulan lebih lanjut,” katanya Rabu.(10/10/2018).
Sambung Pongsoda, perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan syariah Bank mengacu pada POJK 45/POJK.03/2017 tentang Perlakukan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam dalam Keputusan Dewan Komisioner, yang akan berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, yakni penilaian kualitas kredit,
“Penetapan kualitas kredit dengan plafon maksimal Rp5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan/atau bunga. Sementara itu bagi kredit dengan plafon di atas Rp5 miliar, penetapan Kualitas Kredit tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,” sebutnya.
Selanjutnya, kualitas kredit yang direstrukturisasi. “Kualitas Kredit bagi Bank Umum maupun BPR yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu Keputusan Dewan Komisioner,” tandasnya.
Yang tak kalah pentingnya adalah pemberian kredit baru terhadap debitur yang terkena dampak bencana. “Bank dapat memberikan Kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam dengan penetapan kualitas kredit baru tersebut di atas dilakukan secara terpisah dengan Kualitas Kredit yang telah ada sebelumnya,” tandasnya.
Selanjutnya adalah pemberlakuan untuk Bank Syariah, terhadap daerah yang terkena bencana alam, berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah), pinjaman (qardh), dan penyediaan dana lain.
“Selain kebijakan untuk perbankan, untuk perusahaan-perusahan di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti Perusahaan Pembiayaan yang terkena dampak OJK mendorong untuk melakukan pendataan debitur yang terdampak bencana dan mengalami kesulitan pembayaran angsuran,” jelas Pongsoda.
Diketahui, untuk perusahaan pembiayaan dapat memberikan relaksasi kepada debitur, antara lain, berupa rescheduling pembayaran angsuran, penyesuaian biaya administratif dan penyesuaian denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Selanjutnya, perusahaan pembiayaan diminta melaporkan secara berkala kepada OJK mengenai progres penanganan restrukturisasi debitur yang tertimpa musibah.
“Bagi perusahaan perasuransian, OJK mendorong pendataan para tertanggung/pemegang polis asuransi yang mengalami kerugian akibat bencana. Sehingga, dapat segera dilakukan proses penanganan klaim secara profesional dan, jika diperlukan, melakukan jemput bola untuk meringankan beban pemegang polis yang tertimpa musibah,” kuncinya.(eda/*)
