Program BPNT BI, Buka Akses Jasa Keuangan Rakyat

Manado, SULUTREVIEW – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menginisiasi progra Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tujuannya untuk memberikan akses jasa keuangan pada rakyat.

Dikatakan Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulut, Soekowardojo, program BPNT, selain untuk menanggulangi kemiskinan, juga bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dengan tujuan untuk memberikan akses jasa keuangan pada rakyat.

“Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam sistem pembayaran di Indonesia merasa perlu untuk melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran bantuan sosial secara non tunai agar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran,” katanya dalam siaran pers Selasa (13/3/2018).

Menariknya pertemuan yang turut dihadiri
Dinas Sosial Provinsi Sulut, Dinas Sosial kabupaten/kota, Bulog dan Bank Himbara yakni PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero), PT Bank Negara Indonesia, Tbk  dan PT Bank Mandiri, Tbk (Persero) itu sebagai upaya koordinasi persiapan penyaluran BPNT di Sulut. Di mana berdasarkan Keputusan Dirjen PFM Kemetrian Sosial Nomor 1/PFM/SK/HK.01/2018 tentang Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan BPNT 2018, yaitu Kota Bitung, Kotamobagu, Kota Manado, Kota Tomohon dan Kabupaten Bolaang Mongondow.

“Terdapat beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan itu. Antara lain kesiapan perbankan sebagai penyalur, kesiapan agen e-warong di lapangan, kesiapan pasokan bantuan, dan kesiapan data oleh Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota,” kata Soekowardojo sambil menyebutkan bahwa dari seluruh daerah yang dipilih sebagai daerah penyaluran BPNT, hanya Kabupaten Bolaang Mongondow  yang telah mendapatkan arahan terkait penyaluran BPNT termasuk penunjukan bank penyalur.

Diketahui, penyaluran BPNT di Kabupaten Bolang Mongondow dijadwalkan pada bulan Maret dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank yang ditunjuk atau sebagai bank penyalur. “Setelah survei wilayah yang dilakukan oleh pihak BRI, terdapat sebanyak  163 agen BRILink yang telah disiapkan untuk penyaluran BPNT dan akan meng-cover sebanyak 199 desa,” ungkap Soekowardojo.

Lebih jauh, kata Soekowardojo, terdapat beberapa masalah yang dihadapi bank dalam menyiapkan agen penyalur, diantaranya adalah permasalahan signal di daerah tertentu. “Oleh karena itu, akan dilakukan koordinasi dengan Telkomsel sebagai penyedia provider terkait penambahan jumlah agen e-warong,” ujarnya.

Sementara itu, terkait penyedia pasokan bantuan pangan, terdapat perubahan aturan yaitu yang sebelumnya bantuan pangan hanya bisa dilakukan dengan Perum Bulog, saat ini kabupaten/kota diberikan kebebasan dalam memilih penyedia pasokan bantuan pangan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan ketersediaan pasokan oleh penyedia.

Diketahui, Dinas Sosial Provinsi Sulut dan Dinas Sosial di kabupaten/kota, selaku koordinator penyaluran bantuan sosial akan berupaya untuk mempersiapkan penyaluran BPNT dengan baik, termasuk dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementrian Sosial, perbankan, agen bank, maupun dengan Bank Indonesia Provinsi Sulut. Bank Indonesia Sulut akan terus memantau proses penyaluran bansos secara non tunai, khususnya terkait sistem pembayaran.(hilda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.