Manado, SULUTREVIEW – Tim Pengendali lnflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di tahun 2017 menunjukkan kinerja membaik.
Hal itu dibuktikan dengan menekan angka inflasi yang terealisasi secara aktual dan tepat sasaran. Sebut saja, peningkatan ketersediaan beras dan barito. Dan hanya komoditas beras, bawang merah serta cabai yang tidak menjadi pendorong inflasi tertinggi pada tahun 2017. Di sini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
Yakni, peningkatan efektivitas alokasi APBD untuk peningkatan infrastruktur. Terutama di desa dan penyaluran dana desa, peningkatan efektivitas SDM penyuluh pertanian desa, peningkatan akses distribusi ke daerah terluar, terpencil, tertinggal (3T) untuk menarik investasi swasta di bidang trans-logistik (cold storage, moda transportasi antar daerah/pulau) dan pabrikan bahan pangan/primer strategis seperti: gula pasir, serta barang konsiruksi seperti semen dan seng. Berikut penguatan dan monitoring pelaksanaan ”Gerakan Barito Batanang Rica dan Tomat”.
“Poin-poin evaluasi ini menjadi dasar TPID untuk membuat usulan program kerja strategis di tahun 2018, guna menekan angka inflasi,” ungkap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Soekowardojo, di sela rapat koordinasi Kamis (15/2/2018).
Pada kesempatan itu, TPID merumuskan program kerja TPID tahun 2018 yang nantinya akan disahkan pada High Level Meeting TPID. Di mana poin pembahasannya mencakup Penyesuaian Struktur Organisasl TPID baru pasca penetapan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali lnflasi Nasional. Berikut evaluasi pencapaian inflasi dan program kerja TPID 2017 dan agenda program kerja pengendalian inflasi 2018 hingga pembahasan isu strategis lainnya.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh Kantor Perwakilan Bank lndonesia Provinsi Sulawesi Utara, dinas Pemen‘ntah Provinsi Sulawesi Utara yang terkait, Pemerimah Kabupaten/Kota seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi, Kepolisian Daerah, Badan Pusat Statistik, dan instansi terkait lainnya.
“Selain itu, dirumuskan pula rencana program kerja 2018 yang penetapannya harus disahkan dan ditandatangani Gubernur Provinsi Sulut selaku Ketua TPID Provinsi. Adapun usulan rencana program kerja tersebut meliputi peningkatan kapasitas petani. Khususnya petani beras dan barito, mensukseskan gerakan rica rumah (urban farming), perubahan kondisi cuaca yang bekerja sama dengan BMKG serta sosialisasi intensif terkait pengendalian konsumsi bahan segar ke olahan,” sebut Soekowardojo.
Pada agenda yang turut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sulut ini, juga dilaporkan capaian inflasi Sulut di tahun 2017 yang relatif rendah (2,44 persen, yoy). Angka ini berada di bawah lnflasi nasional (3,6 persen, yoy).
“Faktor pendorong lnflasi, sejauh ini didominasi komponen administered prices terutama tarif listrik, angkutan udara dan biaya perpanjangan STNK,” kata Soekowardojo.
Faktor pendorong inflasi Iainnya, lanjut Soekowardojo, berasal dari komponen volatile food, terutama tomat sayur, pepaya dan jeruk nipis.
“Meskipun lnflasi turun dibanding tahun sebelumnya hingga di bawah targetnya, perlu dicermati bahwa penumbuhan ekonomi Sulut 2017 (6,32 persen) masih berada di bawah potensialnya, 7 persen. Pertumbuhan 2017 tersebut merupakan yang terendah se-Sulawesi, meskipun lebih tinggi dari rata-rata nasional,” tukasnya.(hilda)
