Manado, SULUTREVIEW – Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) pada 2018 diprediksikan akan berada pada rentang 6,2-6,6% year on year (yoy). Hal ini menglami peningkatan dari tahun 2017 yang berada di posisi (6,2-6,4%).
Dijelaskan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulut, Soekowardojo, faktor pendorong perekonomian Sulut di tahun 2018 akan bersumber pada peningkatan pendapatan masyarakat yang dibarengi dengan peningkatan UMP dan produksi pertanian. Selanjutnya, ditopang naiknya penjualan kendaraan bermotor sebagai dampak fenomena transportasi online berikut ketersediaan pembiayaan.
Bahkan tak kalah pentingnya adalah penyelenggaraan pilkada di 6 kabupaten/kota serta peningkatan anggaran belanja APBD Sulut sebesar 17% dari tahun 2017 menjadi Rp4,18 triliun, sebagai upaya lanjutan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah. Ditambah alokasi dana desa 2018 sebesar Rp1,06 triliun untuk 11 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penerima 1.508 desa.
Namun di tengah upaya memacu pertumbuhan ekonomi, ada sejumlah risiko yang harus dihadapi. Di mana risiko tersebut bersumber dari eksternal maupun domestik.
“Ada risiko eksternal yang dibarengi dengan rencana pengetatan kebijakan moneter di negara ekonomi maju maupun isiko kenaikan harga minyak ditahun 2018. Sementara itu, di sisi domestik, risiko belum kuatnya konsumsi rumah tangga dan intermediasi perbankan. Bahkan khusus regional Sulut, risiko infrastruktur seperti pembebasan lahan dan potensi defisitnya pasokan listrik seiring dengan naiknya kebutuhan daya masyarakat, perlu diantisipasi,” jelasnya di tengah kegiatan Perkembangan Perekonomian Sulut 2017 & Outlook 2018 di Avon’s Residence, baru-baru ini.
BI Provinsi Sulut, tambah Soekowardojo terus berupaya dan berkomitmen mendorong perekonomian Sulut lebih baik lagi, dengan sejumlah terbosan. Yakni, memperkuat komitmen untuk mendorong bank umum memenuhi target rasio kredit UMKM sebesar 20% tahun 2018.
“Tentu saja, dengan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat secara kualitas,” tukasnya.
Tak kalah pentingnya, tambah Sokeowardojo adalah memperkuat fungsi advisory kepada pemda melalui survei, asesmen dan riset untuk mendorong sumber pertumbuhan baru yang berkualitas dan berdaya saing.
“Selain itu, meningkatkan komunikasi dan koordinasi kebijakan diantaranya melalui wadah TPID dalam rangka pengendalian inflasi dan wadah RIRU untuk mendorong investasi serta mendorong pengembangan UMKM komoditas unggulan daerah dan pengembangan ekonomi lokal,” katanya.
Diketahui, untuk inflasi tahun 2018, BI Provinsi Sulut memperkirakan akan tetap terkendali. “Diperkirakan inflasi berada pada rentang 2,5±1% (yoy), atau sedikit mengalami tekanan dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,44% (yoy). Memasuki bulan Januari 2018, tekanan inflasi diperkirakan tidak setinggi akhir tahun sebelumnya. Inflasi bulanan Januari 2018 diperkirakan sebesar 0,2-0,4% (mtm).(hilda)
