Manado, Sulutreview.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara (SulutGo) terus memacu peningkatan pemahaman serta akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK bersama Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi dalam merumuskan arah serta tema strategis literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, capaian indeks literasi keuangan di Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan angka 69,98 persen, berada sedikit di atas rata-rata nasional yang sebesar 69,57 persen.
Sementara itu, indeks inklusi keuangan di Sulawesi Utara telah mencapai 94,37 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 93,61 persen.
Meskipun demikian, OJK mencatat masih terdapat kesenjangan (gap) serta beberapa segmen masyarakat yang tingkat pemahamannya relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, seperti pada kelompok usia muda, masyarakat perdesaan, serta tingkat pendidikan tertentu.
Kepala OJK SulutGo, Robert Sianipar, menjelaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan program edukasi keuangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
“Perlu dibuat arah dan tema strategis literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan agar sumber daya dapat dimaksimalkan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi inklusif,” ujar Robert Sianipar saat memaparkan materi diseminasi hasil SNLIK 2026 Sulut, dengan agenda Media Update TW-III 2026 di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Rabu (19/8/2026).
Mengangkat tema ‘Diseminasi Hasil SNLIK Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara’ ini, Sianipar mengatakan bahwa selain mengandalkan regulasi dan kebijakan, langkah strategis yang dijalankan OJK SulutGo fokus pada edukasi yang masif dan merata melalui program GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) serta optimalisasi aliansi strategis bersama kementerian, lembaga, akademisi, dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Penguatan infrastruktur digital seperti platform LMSKU dan Sikapiuangmu juga terus didorong guna mengatasi tantangan geografis Sulut serta maraknya ancaman kejahatan digital dan produk keuangan ilegal yang berpotensi merugikan konsumen.
Sementara itu, sesuai hasil survei, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, Watekhi mengatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Sulut terhadap produk serta layanan keuangan berada pada level yang sangat baik.
”Indeks literasi keuangan Sulawesi Utara tahun 2026 secara umum berada di atas rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa pemahaman, keterampilan, serta kepercayaan masyarakat di daerah ini terhadap pengelolaan keuangan terus membaik,” ujarnya.
Dari aspek gender, kelompok perempuan di Sulut mencatatkan angka indeks literasi keuangan yang cukup tinggi yakni 72,03 persen, mengungguli laki-laki yang berada pada angka 68,03 persen serta angka perempuan secara nasional sebesar 69,61 persen.
Ia menambahkan bahwa tingkat pendidikan berbanding lurus dengan pemahaman keuangan masyarakat di Sulut.
”Secara umum, tingkat literasi keuangan terus meningkat seiring dengan tingginya tingkat pendidikan yang ditamatkan. Kelompok penduduk di Sulawesi Utara yang menamatkan pendidikan perguruan tinggi mencatatkan tingkat literasi keuangan tertinggi yakni mencapai 96,68 persen, jauh di atas rata-rata nasional perguruan tinggi yang berada di angka 93,46 persen,” jelas Watekhi.(hilda)
