Bitung, Sulutreview.com – Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (BI Sulut) bersama Pemerintah Kota Bitung tingkatkan sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bitung Tahun 2026.
Pertemuan yang digelar pada Jumat (26/6/2026) ini menghasilkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi gejolak harga pangan, khususnya komoditas hortikultura.
HLM dihadiri Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Sulut Bank Joko Supratikto, Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, dan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulut Reza Dotulung, unsur Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah, serta anggota TPID Kota Bitung.
Hengky Honandar mengatakan bahwa pengendalian inflasi merupakan agenda prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, sebagai kota maritim, industri, dan pusat distribusi di Sulut, Bitung memiliki posisi strategis dalam menjaga kelancaran rantai pasok pangan.
“Implementasi strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif harus terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor yang responsif dan berbasis data,” ujarnya.
Pada pertemuan ini, KPw BI Sulut Joko Supratikto, mengingatkan bahwa ketidakpastian global masih berpotensi memengaruhi harga pangan melalui kenaikan biaya logistik dan fluktuasi harga komoditas.
“Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui bauran kebijakan dan penguatan sinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan,” tukasnya.
Hasil pemantauan, sambung Supratikto menunjukkan bahwa cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah masih menjadi komoditas penyumbang utama volatilitas harga di Kota Bitung. Di sisi lain, pasokan beras medium, telur ayam ras, dan daging ayam ras relatif terjaga sehingga pergerakan harganya lebih stabil.
“Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya penguatan tata kelola rantai pasok hortikultura, di samping menjaga keberlanjutan pasokan pangan pokok,” tambahnya.
Sejalan dengan pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Tahun 2026, BI mendorong optimalisasi neraca pangan sebagai early warning system, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta peningkatan efisiensi distribusi hortikultura.
BI juga menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), terutama untuk komoditas beras medium, bawang merah, dan cabai rawit.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Bitung memaparkan berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan sepanjang 2026, mulai dari pelaksanaan 24 kali Operasi Pasar Murah, pemantauan harga dan stok pangan secara berkala, rapat koordinasi TPID rutin, pengawasan distribusi Minyakita, hingga penyaluran 2.000 bibit cabai dan 1.000 bibit tomat guna memperkuat produksi pangan lokal.
Perum Bulog juga memastikan stok beras dan minyak goreng di Kota Bitung dalam kondisi aman sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.
Pertemuan itu menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain memperkuat peran Perumda sebagai offtaker komoditas pangan dengan dukungan pembiayaan daerah, mengoptimalkan neraca pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan, memperluas Kerja Sama Antar Daerah, serta meningkatkan efisiensi distribusi hortikultura.
Melalui sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, Kota Bitung diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(hilda)
