Bitung, Sulutreview.com – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (KPw BI Sulut), Joko Supratikto, menjelaskan urgensi sinergi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas inflasi melalui penguatan ketahanan pangan.
Ia menjelaskan, arah kebijakan nasional melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 tidak hanya berfokus pada pengendalian harga saat terjadi gejolak. Tetapi juga pada penguatan ketahanan pangan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas, penguatan cadangan pangan, efisiensi distribusi hingga digitalisasi data pangan.
“GPIPS mengintegrasikan pendekatan pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Kerangka ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dan TPID dalam menyusun program pengendalian inflasi yang lebih terarah dan berbasis data,” ujar Joko di High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bitung yang digelar pada Jumat (26/6/2026).
Sejalan dengan kebijakan tersebut, BI Sulut terus memperkuat ketahanan pangan melalui program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) dan Wirausaha Unggulan Sulawesi Utara (WANUA). Sepanjang 2020–2025, BI Sulut telah membina 84 petani unggulan dan 144 UMKM unggulan pada berbagai komoditas strategis, khususnya bawang, rica (cabai), tomat, dan padi.
Namun demikian, dari Kota Bitung baru terdapat tiga kelompok tani yang menjadi bagian dari program PATUA, yakni Poktan Hidayatullah, Poktan Pondok Daun, dan Poktan Pantang Mundur. BI Sulut berharap TPID Kota Bitung dapat mendorong lebih banyak kelompok tani untuk berpartisipasi dalam program tersebut guna memperkuat sentra produksi daerah.
Dalam aspek ketersediaan pasokan, BI Sulut juga mendorong sinergi melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Berdasarkan hasil identifikasi, komoditas beras medium, bawang merah, dan cabai rawit dinilai layak menjadi prioritas dukungan biaya transportasi agar pasokan tetap terjaga dan harga lebih stabil.
Selain itu, BI Sulut menilai tantangan inflasi di Kota Bitung lebih banyak dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas hortikultura. Karena itu, penguatan kebijakan diarahkan pada peningkatan efisiensi distribusi dan rantai pasok, optimalisasi neraca pangan sebagai sistem peringatan dini, serta penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), khususnya untuk komoditas cabai dan bawang merah.
“Meskipun perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan, kami tetap optimistis prospek perekonomian Indonesia, termasuk Sulawesi Utara dan Kota Bitung, akan tetap terjaga. Bank Indonesia akan terus all out menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi dengan pemerintah, TPID, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” tutup Joko.(hilda)
