Bitung, Sulutreview.com – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara (KPw BI Sulut), Joko Supratikto bersama
Pemerintah Kota Bitung dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting (HLM) TPID Kota Bitung, Jumat (26/6/2026).
Pertemuan itu dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di daerah.
Joko Supratikto menyampaikan tentang perkembangan inflasi serta sejumlah isu strategis pengendalian harga pangan di Kota Bitung.
Menurutnya, meskipun Kota Bitung belum menjadi daerah pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK), pemantauan harga berbagai komoditas, namun tetap penting dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kesejahteraan warga.
“Pergerakan harga sejumlah komoditas di Bitung relatif searah dengan Kota Manado sebagai daerah IHK. Karena itu, pemantauan harga harus terus dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap tekanan inflasi,” katanya.
Berdasarkan pemantauan historis, BI Sulut mencatat cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah masih menjadi komoditas yang paling rentan mengalami fluktuasi harga.
Dikatakan Joko, tingginya harga cabai tidak semata-mata disebabkan keterbatasan pasokan. Meski produksi di Sulawesi Utara meningkat, harga masih bertahan pada level tinggi akibat faktor distribusi, biaya angkut, kualitas pasokan, hingga efektivitas rantai pasok.
“Tekanan harga pada komoditas hortikultura tidak hanya dipengaruhi jumlah pasokan, tetapi juga kelancaran distribusi, biaya logistik, kualitas pasokan, serta efektivitas rantai pasok,” ujarnya.
Sementara itu, komoditas pangan pokok seperti beras medium, telur ayam ras, dan daging ayam ras dinilai berada dalam kondisi relatif aman. Hasil pemantauan neraca pangan menunjukkan ketiga komoditas tersebut secara konsisten mengalami surplus sepanjang 2025 hingga 2026, termasuk menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Kondisi ini menunjukkan ketahanan pasokan pangan pokok Kota Bitung berada dalam kondisi baik. Pergerakan harganya juga relatif stabil sehingga menjadi jangkar dalam menjaga stabilitas inflasi pangan daerah,” jelas Joko.
Ia menambahkan, pola kenaikan harga komoditas hortikultura selalu muncul menjelang HBKN meskipun upaya penambahan pasokan telah dilakukan. Oleh sebab itu, pengendalian inflasi ke depan perlu diarahkan pada penguatan tata kelola rantai pasok, kelancaran distribusi, serta koordinasi antarwilayah.
“Fokus pengendalian inflasi ke depan bukan hanya memastikan kecukupan pasokan, tetapi juga memastikan pasokan tersebut mampu ditransmisikan menjadi harga yang stabil di tingkat konsumen,” tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bitung Hengky Honandar menambah, bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Bitung. Menurutnya, stabilitas harga merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi daerah.
“Kedaulatan bangsa ada di sektor pangan. Kalau kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, ekonomi akan lebih stabil,” ujar Hengky.
Sebagai kota maritim, industri, dan pusat distribusi di Sulawesi Utara, Bitung memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran rantai pasok pangan. Karena itu, TPID Bitung terus mengoptimalkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Strategi 4K terus kami jalankan bersama Bank Indonesia, distributor, serta pelaku usaha agar pengendalian inflasi berjalan optimal,” katanya.
Hengky juga meminta seluruh anggota TPID meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang dapat memicu inflasi, mulai dari perubahan cuaca, hambatan logistik, hingga fluktuasi harga komoditas pangan.
“Kita harus bergerak cepat, berbasis data, dan memperkuat koordinasi agar setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran. Target kita adalah inflasi tetap terkendali, dunia usaha memiliki kepastian, dan kesejahteraan masyarakat terus terjaga,” pungkasnya.(hilda)
