Bitung, Sulutreview.com – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Joko Supratikto, menjelaskan secara gamblang tentang perkembangan terkini perekonomian global dan nasional dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bitung yang digelar pada Jumat (26/6/2026).
Forum koordinasi lintas instansi tersebut membahas penguatan sinergi kebijakan pengendalian inflasi daerah sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung.
Dalam kesempatan itu, Joko Supratikto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bitung atas keberhasilannya meraih penghargaan Terbaik I Kategori Pengendalian Inflasi Tingkat Kota se-Sulawesi pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.
“Prestasi ini menjadi bukti nyata kuatnya komitmen, koordinasi, dan langkah-langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bitung bersama seluruh anggota TPID. Sinergi yang baik seperti ini perlu terus dipertahankan untuk menjaga stabilitas harga di daerah,” ujar Joko.
Dalam paparannya, Joko menjelaskan bahwa ketidakpastian ekonomi global masih berada pada level tinggi akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu rantai pasok dunia, mendorong kenaikan harga energi, memperkuat dolar Amerika Serikat, hingga memengaruhi harga komoditas pangan global.
Menurutnya, tekanan eksternal tersebut dapat memicu imported inflation atau inflasi yang berasal dari luar negeri dan berdampak terhadap pergerakan harga di Indonesia, khususnya komoditas yang sensitif terhadap biaya logistik.
“Kita dapat mencermati bersama bahwa komoditas bawang merah dan rica telah mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi secara bulanan pada Juni. Selain faktor global, dinamika harga di daerah juga dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta pola konsumsi masyarakat,” jelasnya.
Joko juga memaparkan bahwa sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian global dan risiko inflasi ke depan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17–18 Juni 2026 memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen.
“Langkah ini merupakan kebijakan pre-emptive untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027,” katanya.
Selain menaikkan BI-Rate, Bank Indonesia juga memperkuat bauran kebijakan melalui tujuh langkah strategis, mulai dari peningkatan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), pendalaman pasar valuta asing melalui Local Currency Transaction (LCT), intervensi valas, menjaga likuiditas perbankan, pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaction, hingga peningkatan pengawasan terhadap transaksi valas dalam jumlah besar.
Menurut Joko, berbagai kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Nilai tukar rupiah pada 24 Juni 2026 tercatat menguat ke level Rp17.955 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya sekitar Rp18.010 per dolar AS pada awal Juni. Selain itu, aliran modal asing juga kembali mencatat tren positif dengan inflow mencapai Rp60,2 triliun hingga 17 Juni 2026.
“Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga. Hal ini didukung oleh respons kebijakan Bank Indonesia yang kredibel, terukur, dan konsisten dalam menjaga stabilitas makroekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan fungsi intermediasi perbankan serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran.
HLM TPID Kota Bitung turut dihadiri Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka, Kepala Perum Bulog Sulawesi Utara dan Gorontalo Ermin Tora, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara Reza Dotulung, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bitung Carlos Erickson, serta Sekretaris Daerah Kota Bitung Ignatius Rudy Theno bersama jajaran anggota TPID.(hilda)
