Tutuyan Boltim, Sulutreview.com –
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara (KPw BI Sulut) bersama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026 di Aula Pemkab Boltim, Tutuyan, Senin (19/5/2026).
Agenda yang menyasar penguatan strategi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2026 ini perlu disikapi serius.
Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto mengatakan, secara historis pergerakan harga komoditas di Kabupaten Boltim cenderung mengikuti Kotamobagu sebagai basis distribusi utama.
“Namun, rata-rata harga sejumlah komoditas di Boltim masih lebih tinggi dibanding Kotamobagu. Terutama cabai rawit dan daging ayam ras meskipun stok cenderung stabil sepanjang tahun,” sebut Joko.
Sementara itu, komoditas seperti beras, bawang merah, dan bawang putih menunjukkan pergerakan harga yang relatif lebih stabil, tetapi tetap perlu menjadi perhatian bersama karena jumlah ketersediaanya cenderung bergejolak
sepanjang tahun.
Joko menjelaskan tingkat pasokan beras perlu dipantau mengingat pada minggu kedua Mei 2026 ini, Boltim merupakan salah satu kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras yang mencapai sebesar 0,93% (BPS).
“Daging ayam ras dan cabai rawit memiliki pola peningkatan harga menjelang Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 2025 dan 2026. Hal ini perlu kita antisipasi bersama menjelang HBKN Idul Adha 2026.
Joko memaparkan tentang transformasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) pada 2026 yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain penguatan kapasitas produksi, pemerataan distribusi pasokan antarwilayah, serta optimalisasi rantai pasok pangan,” jelasnya.
Sepanjang 2025, TPID Boltim disebut telah menjalankan berbagai program pengendalian inflasi melalui skema 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Selain itu, BI Sulut juga aktif menjalankan program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) dan Wirausaha Unggulan Sulawesi Utara (WANUA). Dari total 84 petani unggulan binaan BI di Sulut, enam di antaranya berasal dari Boltim dengan fokus utama pada budidaya cabai rawit.
“Jumlah tersebut menjadikan Boltim berada di posisi keempat sebagai kabupaten/kota dengan jumlah PATUA terbanyak di Sulawesi Utara,” ungkap Joko.
Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo mengatakan, momentum menjelang Idul Adha kerap diiringi lonjakan permintaan bahan pokok yang berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas.
“Fenomena yang kerap kali kita temui menjelang Hari Raya Idul Adha adalah lonjakan permintaan atas sejumlah komoditas bahan pokok oleh masyarakat,” kata Oskar.
Menurutnya, kondisi ekonomi global yang belum stabil turut memberikan tekanan terhadap harga di berbagai sektor perdagangan.
“Menghadapi ketidakpastian perekonomian global di mana banyak negara mengalami resesi ekonomi, isu yang paling hangat adalah kenaikan harga di semua sektor perdagangan,” ujarnya.
Oskar menjelaskan, meskipun Boltim merupakan daerah non-IHK dan tidak menjadi acuan penghitungan inflasi nasional, pemerintah daerah tetap rutin memantau perkembangan harga pangan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Ia mengakui, sejumlah komoditas utama seperti beras, bawang merah, dan cabai mengalami kenaikan harga akibat tingginya curah hujan yang berdampak pada penurunan produksi.
“Terkait komoditas penyumbang inflasi seperti beras, cabai dan bawang merah yang pada tahun ini mengalami kenaikan harga dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi sehingga produksi menurun,” jelasnya.
Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok bahan pokok menjelang Idul Adha, Pemkab Boltim menyiapkan sejumlah strategi, antara lain menjaga stabilitas harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah maupun antarwilayah.
“Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa dalam mengatasi persoalan inflasi bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah semata, tetapi juga membutuhkan peran dan dukungan seluruh stakeholder dan pelaku usaha,” tandas Oskar.(hilda)
