Manado, Sulutreview.com – DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang dinilai masih kurang sigap dalam menyampaikan data dan informasi kepada legislatif.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut terkait pembahasan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025 yang digelar pada Kamis (23/4/2026).
Anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian, mengungkapkan bahwa keterlambatan sejumlah OPD dalam memberikan data kerap menghambat proses evaluasi dan pengawasan yang dilakukan dewan.
Ia menilai, respons cepat dari OPD sangat dibutuhkan agar pembahasan program dan kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
“Masih ada OPD yang lambat merespons permintaan data. Ini tentu menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD,” kata Wurangian.
Meski memberikan catatan kritis, ia turut menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulut, Yulius Selvanus yang dinilai konsisten dalam ketepatan waktu penyampaian laporan kepada DPRD.
Menurutnya, kedisiplinan tersebut patut dijadikan contoh bagi seluruh perangkat daerah agar lebih tertib dalam administrasi pemerintahan.
“Pak gubernur selalu tepat waktu dalam penyampaian laporan. Ini contoh yang baik dan harus diikuti OPD lainnya,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Fransiscus Andi Silangen, dan dihadiri pimpinan DPRD, kepala OPD, Forkopimda, Wakil Gubernur, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sulut.
Dalam kesempatan itu, DPRD juga menerima laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang sebelumnya telah melakukan kajian mendalam selama beberapa pekan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kinerja OPD ke depan.(hilda)
