Manado, Sulutreview.com – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (13/4/2026).
Rapat ini melibatkan berbagai organisasi masyarakat yang menyampaikan langsung keluhan serta kebutuhan mendesak terkait pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah.
Wakil Ketua Wakil Ketua, Nick Lomban
menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan mengenai kondisi infrastruktur yang dinilai masih jauh dari harapan.
“Kami mencatat sejumlah persoalan krusial, terutama terkait jalan rusak, keterbatasan air bersih, hingga akses wilayah yang masih terisolasi. Ini menjadi perhatian serius kami,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah kondisi infrastruktur di Desa Lota yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih. Warga setempat disebut harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan air layak konsumsi. Selain itu, kerusakan jalan di wilayah tersebut juga dinilai menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Khusus untuk penanganan bencana longsor di Desa Bombanon juga menjadi sorotan.
Sekretaris Komisi III Yongkie Limen
menilai diperlukan langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah daerah agar dampak longsor tidak semakin meluas.
“Kami mendorong instansi teknis segera turun tangan. Jangan sampai masyarakat terus berada dalam kondisi rawan,” katanya.
Di sektor pertanian, Komisi III juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan bendungan, khususnya di Daerah Irigasi Moayat–Pawak.
Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Perwakilan organisasi masyarakat yang hadir dalam RDP berharap agar hasil pertemuan ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti. “Kami ingin ada aksi nyata. Aspirasi ini sudah lama disampaikan, dan masyarakat menunggu solusi konkret,” ungkap salah satu perwakilan.
Menanggapi hal tersebut, Komisi III memastikan akan mengawal setiap aspirasi yang masuk hingga ke tahap implementasi. “Kami tidak ingin ini berhenti di forum saja. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait agar semua persoalan ini bisa segera ditangani,” tegas Limen.
Melalui RDP ini, DPRD Sulut berharap pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih merata, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal.(hilda)
