Manado, Sulutreview.com – Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut), membahas sejumlah persoalan krusial, yang melibatkan Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan (BPBPK) Sulut.
Melalui pertemuan itu, Komisi III berharap ada koordinasi dan sinergi dalam upaya pelaksanaan kegiatan yang diplot pada tahun anggaran 2025, sekaligus juga rencana progam dan kegiatan untuk tahun 2026.
Salah satu poin yang sempat dibahas adalah tentang pembangunan fasilitas relokasi hunian bagi korban bencana Gunung Ruang Sitaro, yang sesuai perkembangan telah mendekati proses perampungan.
Dijelaskan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulut, Neiklen Kasongkahe relokasi hunian yang mencakup fasilitas umum telah disiapkan di Desa Modisi Kecamatan Pinolosian Timur, Bolaang Mongondow Bolsel (Bolsel).
Fasilitas yang dibangun, menurut Kasongkahe meliputi sekolah dari jenjang TK, Paud, SD hingga SMP.
Selain itu, untuk fasilitas rumah ibadah, telah dibangun sebanyak lima gereja berdasarkan denominasi atau golongan.
“Pembangunan fasilitas infrastruktur
Sarana Prasarana pendukung hunian relokasi bencana Gunung Ruang ini sudah mendekati penyelesaian 100 persen,” tukasnya saat dilangsungkan RDP di ruang Komisi III DPRD Sulut pada Senin (26/1/2026).
Kasongkahe juga menyampaikan, secara keseluruhan, fasilitas infrastruktur tinggal proses finishing. “Kami pastikan pekerjaan insfrastruktur akan rampung pada bulan ini juga,” ujarnya.
Diketahui, pembangunan relokasi hunian bagi korban letusan Gunung Ruang ini dikerjakan oleh kontraktor PT Brantas, dengan anggaran yang dikucurkan sejak tahun 2025 dengan besaran dana Rp 115 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos menyampaikan pembangunan relokasi harus sudah tuntas di tahun 2026 ini, harus diserahterimakan.
“Pekerjaan ini harus sudah tuntas dan diserahterimakan untuk kemudian dilakukan relokasi bagi korban Gunung Ruang,” sebutnya.
Kapojos mengkhawatirkan, proyek yang telah selesai namun tak kunjung ditempati. “Jangan sampai pekerjaan yang sudah lama selesai tetapi tidak ditempati. Ini kan mubazir dan bisa saja memunculkan persoalan baru,” tegasnya.
Pembangunan relokasi korban bencana Gunung Ruang, diperuntukkan bagi 287 kepala keluarga, yang dibangun di areal
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulut.
Ke-287 kepala keluarga berasal dari dua desa, yakni Desa Laingpatehi dan Desa Pumpente, Kecamatan Tagulandang, Kepulauan Sitaro.
Kedua desa tersebut mengalami kerusakan parah akibat letusan Gunung Ruang yang terjadi oada Maret hingga Mei 2024 silam, di mana kondisinya tidak bisa lagi dijadikan sebagai hunian.(hilda)
