Manado, Sulutreview.com – Di tengah gempuran ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, namun kinerja perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) tumbuh kokoh dan kuat.
Terbukti, kondisi ekonomi Sulut terkini, yakni pada III 2025, justru tumbuh positif di angka 5,39 persen (yoy).
Menurut Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulawesi Utara (Sulut), Renold Asri, pertumbuhan ekonomi Sulut tersebut kembali melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,04 persen (yoy).
Sementara itu dari sisi inflasi, inflasi Sulut pada bulan Oktober 2025 berada sedikit di bawah rentang sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar 1,48 persen (yoy).
“Mendekati akhir tahun, inflasi Sulut perlu untuk terus dikawal agar tetap terjaga untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Sinergi pengendalian inflasi yang telah kita lakukan sepanjang tahun 2025 niscaya akan berbuah manis untuk capaian inflasi tahun ini,” ujarnya dalam agenda penting Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 yang dilaksanakan di aula KPw BI Sulut, Jumat (28/11/2025).
Selanjutnya, untuk catatan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Sulut pada tahun 2025 diprakirakan tetap berada dalam sasaran nasional 2,5 persen ±1 persen.
“Tekanan utama kenaikan harga berasal dari peningkatan konsumsi masyarakat khususnya dalam periode HBKN Nataru di akhir tahun 2025, serta tren kenaikan harga emas global,” tukasnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2025, target inflasi Nasional pada tahun 2026 hingga 2027 masih tetap 2,5 persen±1persen.
“Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan berbagai langkah strategis untuk menjaga pada rentang dimaksud,” tambahnya.
Sebagai upaya menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil, perlu terus diperkuat melalui sinergi dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang merupakan bentuk kolaborasi nyata antara BI Sulut, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.
“Di Sulawesi Utara, sinergi tersebut diperkuat melalui Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 yang menetapkan pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Penyusun Neraca Pangan sebagai langkah strategis pengendalian inflasi,” sebutnya sembari menambahkan untuk koordinasi pengendalian inflasi dijalankan melalui pendekatan 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Renold, pada PTBI, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah, instansi vertikal, perbankan, pelaku usaha, UMKM, media, dan seluruh mitra strategis kami di Sulut, atas kerja sama yang sudah berlangsung baik selama ini.
“Dengan berbagai tantangan ke depan, kami mengharapkan semangat kerja dan kolaborasi yang telah terjalin dapat makin kuat sehingga perekonomian Sulut dapat tumbuh dengan harga yang terjaga,” sebutnya.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Prov Sulawesi Utara Fransiscus Manumpil, pada PTBI 2025 mengatakan,
dalam menghadapi era persaingan global, Pemprov Sulut berupaya untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Di mana hingga triwulan III tahun 2025, berada di angka 5,39 persen.
Dia berhatap segenap komponen pembangunan sektor ekonomi di Sulut mampu memanfaatkan PTBI 2025 sebagai kesempatan memperkokoh tekad dan komitmen untuk senantiasa memberi dukungan terhadap pembangunan di Sulut.(hilda)
