Buktikan Komitmen, Pemprov Sulut Raih WTP 10 Kali Berturut-turut dari BPK

Ketua BPK RI Isma Yatun saat menyerahkan opini WTP kepada Gubernur Olly Dondokambey. Foto : DKips

Manado, Sulutreview.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), kembali membuktikan komitmen kerja dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berurut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2023

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Ketua BPK RI Isma Yatun kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut Fransiscus Andi Silangen dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, di Gedung DPRD Provinsi Sulut, Manado, Selasa (30/4/2024).

Ketua BPK BPK Isma Yatun mengatakan bahwa opini WTP yang diraih oleh pemerintah Provinsi Sulut menunjukkan komitmen pemerintah daerah beserta jajarannya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

“Capaian ini tentunya tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” ucap Ketua BPK.

Ketua BPK juga menyampaikan beberapa capaian positif pemerintah provinsi Sulut dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2023, antara lain:

  1. Anggaran mandatory spending sesuai dengan pedoman penyusunan APBD;
  2. Memiliki rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2023-2026;
  3. Capaian indeks pembangunan manusia (IPM) naik 0,52 poin;
  4. Pengendalian inflasi dari 4,00% menjadi 2,83%;
  5. Capaian universal health coverage 95%.

Meskipun meraih opini WTP, BPK masih menemukan beberapa kondisi terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain belanja subsidi penerbangan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2,21 miliar; kekurangan volume atas 65 paket pekerjaan sebesar Rp1,61 miliar; dan pembayaran iuran jaminan ketenagakerjaan non-ASN senilai Rp384,30 juta.

Ketua BPK meminta kepada pemerintah Provinsi Sulut untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan.

“Progres tindak lanjut pemerintah Provinsi Sulut per semester II tahun 2023 telah sesuai rekomendasi sebesar 74,44%,” kata Ketua BPK.

Selain itu, Ketua BPK menambahkan bahwa BPK juga akan melaksanakan pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada semester II tahun 2024. Pemeriksaan kinerja dan PDTT yang akan dilakukan merupakan bentuk peran BPK dalam mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan telah direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

Ketua BPK berharap hasil pemeriksaan BPK dapat mendorong peningkatkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) bagi kemakmuran rakyat Sulawesi Utara.

Mengapresiasi Ketua BPK RI, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan segenap jajaran yang dari tahun ke tahun secara optimal melakukan audit terhadap LKPJ Provinsi Sulawesi Utara.

“Jajaran BPK tidak putus-putusnya memberikan masukan atau koreksi terhadap kelemahan atau kekurangan kami serta memberikan layout dan langkah-langkah perbaikan selama pemeriksaan,” ujarnya.

Terkait Opini WTP, Gubernur Olly Dondokambey berterima kasih kepada jajaran Pemprov Sulawesi Utara dan mitra kerja terkait dimana LKPJ tahun anggaran 2023 boleh dibuat secara baik walaupun tidak dipungkiri masih ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya.

“Kami percaya kelemahan-kelemahan yang ada akan memacu kerja kedepan, untuk pengelolaan keuangan daerah makin transparan akuntabel efektif dan efisien,” sebut Gubernur Olly

Opini WTP dari BPK, Olly mengajak jajaran Pemerintah Provinsi Sulut untuk mampu menjaga apa yang telah diraih bersama. Terus berpacu untuk melakukan pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dan terus berpacu melakukan pembenahan-pembenahan pengelolan keuangan daerah.

“Mari kita sekalian untuk terus membangun sinergitas sebagaimana telah terjalin dan bekerja bersama dalam setiap program dan kegiatan pembangunan daerah demi mewujudkan visi 2021-2026 menuju Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik,” tegasnya.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw, para Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulut Arief Fadillah, dan para pejabat struktural dan fungsional pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.(eda/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.